Landasan Teori Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Aparat  pemerintah harus menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan masyarakat. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang didasari oleh kewajibannya sebagai abdi negara.

Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, walau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (profit) namun tidaklah harus mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat.

Aparat pemerintah sebagai unsur  pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur lain (yang dilayani). Sikap dan perilaku serta vehicle aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh.
Karena menurut Kolter (1994:561) ada lima determinan kualitas pelayanan atau jasa yang dapat dirinci, yaitu:
1)    Keterandalan (reability) ; kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpecaya.
2)    Koresponsifan (responsineness) ; kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan.
3)    Keyakinan (confidence) ; pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance.
4)    Empaty (emphaty) ; syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5)    Berwujud (tangible) ; penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.
Dari determinan kualitas pelayanan tersebut jika kita rujuk pendapat Gaspersz (dalam Lukman, 1998:8) yang mendefinisikan dimensi kualitas pelayanan meliputi:
1)    Ketepatan waktu pelayanan;
2)    Akurasi pelayanan;
3)    Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan;
4)    Tanggung jawab;
5)    Kelengkapan;
6)    Kemudahan mendapatkan pelayanan;
7)    Variasi model pelayanan;
8)    Pelayanan pribadi;
9)    Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan; dan
10)    Atribut pendukung pelayanan lainnya.

1. Ada banyak dimensi lain dapat digunakan untuk mengukur kualitas jasa atau layanan. Menurut Parasuraman dkk (dalam Tjiptono, 1996:70) menentukan lima dimensi pokok kualitas jasa yaitu :Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. Daya tanggap (responsiveness), keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dipercaya, bebas dari bahaya resiko atau keragu-raguan.
5. Empati (emphaty), melu\iputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Hal serupa juga dikemukakan Oliver (dalam Supranto, 2001: 233) bahwa : Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lalu, komentar dri kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya.
Merujuk pada pemikiran di atas maka kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik mempunyai variabel; keandalan, jaminan, bukti langsung, mutu, kecepatan, kepuasan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah.diharapkan seluruh unsur pelayanan yang diterima sedikitpun tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat yang dilayani serta masyarakat merasa puas.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah budaya kerja melalui dimensi sikap, perilaku yang akan memberikan harapan dan kepuasan kepada masyarakat dari hasil proses pelayanan yang mereka terima dari aparat pemerintah. Dengan memahami pendekatan teori-teori di atas, diharapkan melalui kepemimpinan Camat diharapkan mampu meciptakan kerja pegawai yang efektif sehingga dalam memenuhi funggsi kepelayanannya pemerintah kecamatan yang merupakan perangkat dari pemerintah Kabupaten/Kota dapat membaca dan memberikan keinginan, kebutuhan, dan harapan yang dinginkan rakyat sesuai dengan prinsip-prisip yang tertuang dalam pelayanan.

Sejarah Negara Republik Argentina

Republik Argentina adalah sebuah negara Amerika Latin yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan, posisinya berada di antara Pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai ‘negara paling selatan di selatan’ (bahasa Spanyol: “Sur del sur”). Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar kedelapan di dunia, sedangkan ibu kotanya Buenos Aires adalah salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Negara ini berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah utara, Brasil dan Uruguay di timur laut dan Chili di sebelah barat. Nama resminya untuk kepentingan legislatif ialah ‘Negara Argentina’ (Nacion Argentina).

Sejarah asal usul nama negara
Nama “Argentina” diambil dari istilah Latin argentum yang berarti ‘perak’. Saat penjajah Spanyol mulai berlayar ke Río de la Plata kapal mereka karam, dan pemimpin ekspedisi Juan Díaz de Solís yang selamat diberi hadiah perak oleh para orang pribumi. Berita tentang legenda Sierra del Plata “gunung perak” sampai ke Spanyol sekitar tahun 1524. Orang Spanyol pun mulai menamakan sungai Solís, Río de la Plata (“Sungai Perak”). Nama Argentina sendiri pertama kali digunakan dalam buku Sejarah Penemuan, Populasi dan Penaklukan Río de la Plata (Historia del descubrimiento, población, y conquista del Río de la Plata) oleh Ruy Díaz de Guzmán’s pada tahun 1612. dan menamakan daerah tersebut sebagai daerah Tierra Argentina (Tanah Perak).

Sejarah Argentina
Penjelajah Eropa yang pertama telah tiba di sini pada awal abad ke-16 (yang pertama untuk melihat dan menjelajah tanah air ini ialah seorang pelayar Spanyol bernama Juan Díaz de Solís pada 1516 tetapi terbunuh pada tahun yang sama). Ini diikuti dengan penjajahan Spanyol yang lain dan berakhir dengan penempatan mereka di Buenos Aires dalam tahun 1580. Selepas Revolusi Mei 1810 dan kemerdekaan dari Spanyol pada 1816, suatu konflik telah tercetus antara kelompok centralist dan federalist dan berlarut-larut hingga berdirinya lembaga baru pada 1853.

Pada awal abad ke-20 ekonomi Argentina merupakan salah satu yang termaju di dunia dan berada di urutan ke-10 negara paling kaya di dunia. Selepas berakhirnya Perang Dunia II, berlaku pula kebangkitan gerakan rakyat Perónisme satu gerakan yang didirikan oleh Juan Perón, tokoh terkemuka di Argentina dan di Amerika Selatan pada abad ke-20. Ia telah menyokong gerakan buruh di Argentina tetapi akhirnya telah mempolarisasikan negara itu. Pada tahun 1955, ia digulingkan oleh pihak militer. Sejak itu, pihak ini telah mengatur negara Argentina dan saling tukar-menukar dengan pemerintahan yang demokratis. Rezim militer yang paling zalim sekali telah memerintah Argentina antara tahun 1976 dan 1983. Regim tersebut kerap melanggar hak asasi manusia dan membunuh beribu-ribu orang yang dikenal sebagai “desaparecidos” (bahasa Spanyol untuk “mereka yang lenyap”)—dalam satu peristiwa yang dipanggil “dirty war” atau ‘perang kotor’. Pada awal tahun 1980-an, rakyat semakin bosan dengan pemerintahan karena masalah ekonomi yang semakin meruncing, korupsi merajalela dan kekalahan di tangan tentara Britania Raya dalam “Perang Falkland” (di Argentina dikenal sebagai Perang Malvinas yaitu nama Argentina untuk pulau tersebut) pada tahun 1982. Selepas pemerintahan militer jatuh pada 1983, pemerintahan Argentina telah berusaha untuk menjadi demokratis tetapi terpaksa berhadapan dengan masalah ekonomi yang parah.

Demografi
Argentina merupakan negara multi-kultural. Penduduknya terutama terdiri dari orang-orang keturunan Italia, Spanyol, Jerman dan Wales. Tetapi banyak pula orang Timur Tengah seperti dari Lebanon dan Suriah, yang jumlahnya sekitar 500.000 jiwa. Di Argentina didapati pula komunitas Yahudi terbesar di Amerika Selatan.

Sebagian besar penduduk beragama Katolik, tetapi banyak pula penganut agama Islam, Protestan dan Yahudi. Agama terakhir ini memiliki penganut sebanyak 300.000 jiwa. Penduduk asli, suku Indian berjumlah sekitar 700.000, dan biasanya ditemukan di daerah utara, barat laut dan selatan.

Pendidikan
Walaupun ekonomi negara ini agak mundur, penduduk Argentina mempunyai kemampuan baca-tulis yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di Amerika Selatan. Selain itu, negara ini boleh berbangga sebab melahirkan tiga pemenang Nobel dalam bidang sains: Luis F. Leloir, Bernardo Houssay dan César Milstein. Pendidikan awal di Argentina bermula pada usia lima tahun di mana seorang itu akan belajar di tahap prasekolah. Selepas itu, pelajar akan melalui tiga tahap pendidikan wajib selama tiga tahun bagi setiap tahap.

Tahap pertama dan kedua yang dipanggil EGB1 dan EGB2 ialah di sekolah dasar pada usia 6 hingga 11 tahun. Kemudian tahap ketiga ialah di sekolah menengah rendah atau EGB3 (pada usia 11 hingga 14 tahun). Di Argentina, rakyatnya tidak wajib melalui pendidikan menengah tinggi. Oleh sebab faktor ekonomi, banyak rakyat Argentina terutama dari kelas bawahan tidak melanjutkan pelajaran mereka ke universitas. Namun, pada tahun 1930-an, negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang maju. Kini, di ibu kotanya saja terdapat lebih kurang 50 buah perguruan tinggi. Pada 1996, dalam usaha dalam usaha merapatkan jurang perbedaan antara golongan kaya dengan miskin, pemerintah Argentina telah memulai program dipanggil “Programa Nacional de Becas Estudiantiles” (PNBE), yang memberi subsidi kepada pelajar-pelajar miskin yang ingin meneruskan pelajaran ke sekolah menengah.

Budaya
Argentina merupakan sebuah negara yang unik karena merupakan salah satu negara di Amerika Latin di mana orang Eropa diterima dan tidak merasa terpinggirkan. Ini terjadi karena pengaruh budaya Spanyol dan Italia yang kuat. Spanyol adalah bahasa resminya tetapi bahasa lain juga dituturkan di sini termasuk Jerman, Inggris, Italia dan Perancis. Anggota perdagangan di sini menggunakan bahasa Inggris dengan meluas.

Walaupun, pengaruh Eropa telah menyatu dengan kesenian, penulisan serta gaya hidup rakyat Argentina, negara ini masih dapat melestarikan identitasnya yang tersendiri. Ini jelas kelihatan dari tulisan karyawan Argentina yang tersohor seperti Jorge Luis Borges dan Manuel Puig, dan pemain bola sepaknya yang artistik seperti Diego Maradona.

Dari segi makanan, daging lembu merupakan makanan yang utama dan terdapat dalam hampir semua jenis makanan. Teh pula ialah minuman yang popular dan salah satu budaya Argentina ialah pemberian teh mate, sebagai tanda penerimaan seseorang.

Argentina juga cukup terkenal dengan tarian ‘tango’nya, terutamanya di kota-kota seperti Buenos Aires. Tarian hot ini amat terkenal di seluruh dunia. Spanyol merupakan bahasa resmi negara tetapi kaum pendatang masih menggunakan bahasa mereka masing-masing. Di samping itu terdapat 17 bahasa orang asli yang utama, termasuk Quechua, Mapuche, Guaraní, Tobas dan Matacos.

Wisata
Beberapa lokasi wisata yang terkenal di Buenos Aires antara lain :

Florida Street
(Dalam bahasa Spanyolnya: Calle Florida), adalah jalan rapi untuk pejalan kaki yang berada di Pusat Kota Buenos Aires, di Argentina. Jalan ini telah ada sejak tahun 1913.

Jalan ini menjadi terkenal sebagai tempat kunjungan wajib jika anda ke kotanya Evita Peron ini. Sebagian besar pembaca mungkin pernah mendengar lagu Madonna ‘Don’t Cry For Me Argentina”, merupakan lagu latar dari film Eva Peron, The True Story.

Jalan yang berlantaikan keramik-keramik kecil kurang lebih 5×5 sentimeter ini, terlihat sangat rapi. Drainase atau saluran pembuangan air dari besi berlubang berada di tengah-tengah.

Pertokoan disepanjang jalan Florida ini berjejer, terlihat para pelayan toko dengan berbagai cara untuk menarik ribuan turis dan pejalan kaki yang melewati depan toko mereka. Dengan brosur dengan menggelar contoh barang dan lain-lain. Jalan yang selebar kurang lebih lima belas meter ini sangat ramai dengan pengunjung dari kedua arah. Tempat ini bisa dijangkau dengan mudah baik dari terminal pelabuhan atau dari pusat kota.

Casa Rosada
Casa Rosada atau Pink House adalah sebutan untuk Istana Presiden Argentina. Gedung ini telah menjadi kantor kepresidenan Sejak berdirinya negara Argentina pada tahun 1810, pada tahun 1873, Presiden Sarmiento memutuskan gedung ini di cat warna merah muda sebagai simbol persatuan dua kubu politik yang pernah bertikai di Argentina, yaitu warna merah untuk kubu federal dan warna putih untuk kubu Unionist.

San Telmo
Kawasan obyek wisata dengan gedung-gedung antik yang juga merupakan pusat perdagangan barang-barang antik souvenir kerajinan tangan khas Argentina.

Avenida Corientes
Avenida Corientes merupakan salah satu jalan utama di kota Buenos Aires yang terdiri dari 69 blok. Sepanjang jalan ini beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi antara lain Obelisco atau tugu utaman kota Buenos Aires (terletak di persimpangan Avenida 9 de julio), pusat perbelanjaan barang murah Once dan shopping Mall Abasto dan deretan toko buku (rata-rata 3 toko setiap bloknya). Avenida Corientes juga dikenal sebagai Broadway-nya Buenos Aires dengan deretan teater, termasuk beberapa tempat pertunjukan khusus Tango.

La Boca
Daerah Obyek wisata, pelabuhan tua dan antik yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelabuhan. La boca merupakan salah satu pusat asal Tango. Daya tarik La Boca terletak pada rumah-rumah penduduk yang berwarna-warni,”el Caminito” (tempat pejalan kaki dimana dijual hasil-hasil kerajinan dan souvenir khas Argentina, lukisan-lukisan dan pertunjukan tarian tango) dan Stadiun salah satu club sepak bola terbaik di Amerika Latin, Boca Junior.

Museo Nacional de Bellas Artes
Museum seni yang berdiri sejak tahun 1896 ini memiliki 32 ruangan pameran. Koleksi tetap Museum ini antara lain adalah lukisan-lukisan karya Goya, Rendir, Van Gogh dan Rodin. Museum ini juga memiliki perpustakaan yang terbuka untuk umum, tepatnya di jalan Libertador Y Recoleta.

Tigre
Kota obyek wisata yang terletak kurang lebih 45 menit dari pusat kota Buenos Aires. Obyek wisata yang dapat dinikmati di Tigre adalah pemandangan sungai dengan deltanya yang dijelajahi dengan perahu Catamarán. Di kota ini juga terdapat Parque de la Costa (Amusing Park) dan juga ada pasar kerajinan tangan dan buah-buahan.

Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi

Seperti yg diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi pembangunansebenar merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adl ”Administrasi Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh krn itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adl lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yg kemudian lbh dikenal dgn istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi).

Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi utk pembangunan). Administrasi utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yg lbh penting adl membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yg diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adl administrasi negara yg cocok diterapkan di negara-negara yg sedang berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lbh banyak memberika perhatian terhadap lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yg baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yg mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yg lbh baik dan berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dgn substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu administrasi negara lbh memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasi sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggeraka perubahan (change agent) sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lbh bersifat legalitas.

Reformasi administrasi atau pembaharuan administrasi dilakukan krn ketidakmampuan administratif utk melaksanakan fungsi-fungsi yg diembannya. Studi yg dilakukan Heady (1995) menemukan lima ciri yg umum administrasi publik di negara-negara berkembang yaitu:

1. pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat ciplakan (imitative) daripada asli (indigenous)
2. birokrasi di negara berkembang kekurangan (difficient) sumber daya manusia terampil utk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Yang justru kurang adl administrator yg terlatif dgn kapasitas manajemen keterampilan-keterampilan pembangunan (development skills) dan penguasaan tesis yg kurang memadai
3. birokrat lbh berusaha mewujudkan tujuan pribadi dibanding dgn pencapaian sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir Nepotisme korupsi dan penyalagunaan wewenang
4. ada kesenjangan yg lebar antara apa yg hendak ditampilkan dgn kenyataan. Fenomena ini oleh Rigss disebut formalisme yaitu gejala yg lbh berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi formal dibanding dgn sesungguh dan
5. Birokrasi di negara berkembang acapakali bersifat otonom arti lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.
   Dari fenomena dan wajah administrasi publik ini maka reformasi atau pembaharuan administrasi publik menjadi suatu tuntutan dan keharusan.

Berdasarkan kasus administrasi negara di Indonesia oleh Bintoro (1999) mengajukan pada:

1. reformasi kearah sistem politik yg demokratis partisipatif dan egalitarian
2. reformasi ABRI (TNI) sebagai birokrasi pemerintahan
3. reformasi sistem pemerintahan yg sentralistik kearah desentralisasi dan
4. reformasi terhadap upaya penciptaan clean goverment.

Pada buku yg lain Bintoro Tjokroamidjojo (1998) mengatakan bahwa pembangunan administrasi publik atau reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada program-program sebagai berikut:

1. deregulasi dan debirokratisasi ekonomi serta dekonsetrasi dan desentralisasi pemerintah
2. meningkatkan efisiensi birokrasi (termasuk mengurangi pungutan-pungutan tak resmi)
3. mutu orientasi pelayanan dan pemberdayaan birokrasi
4. sistem karier dan efektivitas birokrasi
5. kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Menurut Riggs (1996) pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yg menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yg tersedia utk mencapai tujuan yg telah ditetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs merupakan sebuah organisasi yg konkrit terdiri dari peran-peran yg bersifat hirarkis dan saling berkaitan yg bertindak secara formal sebagai alat (agent) utk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yg lbh besar. Dengan demikian menurut pandangan ini tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini maka kebertanggungjawaban (accountability) dari birokrasi dalam menjalankan tugas sangat esensial sifatnya. Oleh krn itu pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dgn peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi utk mencapai tujuan

Riggs melihat pembaharuan administrasi dari dua sisi yaitu perubahan struktural dan kinerja (performance). Secara struktural Riggs menggunakan diferensiasi struktural sebagai salah satu ukuran. Pandangan ini didasarkan atas kecenderungan peran-peran yg makin terspesialisasi (role spesealization) dan pembagian pekerjaan yg makin tajam dalam masyarakat modern. Sedangkan mengenai kinerja Riggs menekankan sebagai ukuran bukan hanya kinerja seseorang atau suatu unit tetapi bagaimana peran dan pengaruh kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Ia menekankan penting kerjasama dan teamwork dalam mencapai tujuan.

Sementara Wallis dalam Ginanjar (1997) mengartikan pembaharuan admnistratif sebagai dalam dimensi;

1. perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya
2. perbaikan diperoleh dgn upaya yg sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha dan
3. perbaikan yg terjadi bersifat jangka panjang dan tak sementara utk kemudian kembali lagi ke keadaan semula.

Sementara Esman (1995) menunjukkan bahwa memperbaiki kinerja birokrasi harus meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap pengawasan politik efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam pemberian pelayanan. Untuk itu upaya perbaikan administrasi meliputi peningkatan keterampilan penguasaan teknologi informasi dan manajemen finansial pengaturan atau pengelompokkan kembali realignment fungsi-fungsi sistem insentif memanusiakan manajemen (humanising management) dan mendorong partisipasi yg seluas-luas dalam pengambilan keputusan serta cara rekruitmen yg harus lbh bersifat representatif.

Reformasi Administrasi Negara

Menurut Kenichi Ohmae (2000) bahwa dalam percaturan dunia yang semakin mengglobal saat ini, maka terdapat empat faktor pokok yang tidak dapat dikontrol dan dibatasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, yaitu arus investasi, arus industri, arus informasi teknologi dan arus individual konsumer. Reformasi administrasi negara masih menjadi issu sekunder dari keseluruhan upaya dan proses reformasi di negara Indonesia.

Meskipun demikian kita harus yakin bahwa reformasi adminstrasi negara sudah dimulai dan masih berlangsung sampai saat ini. Reformasi administrasi negara jelas ingin menyempurnakan peran administrasi dalam membangun daya saing bangsa (Kasim, 1998). Mungkin kita perlu menghayati pandangan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew (Kompas, 1988), reformasi administrasi negara patut menjadi renungan dan perhatian secara terus menerus. Keberhasilan suatu bangsa yang sedang melakukan perubahan fundamental sangat ditentukan oleh peran administrasi negara, sehingga apabila administrasi negara telah sehat, maka perubahan apapun yang dihadapi oleh setiap bangsa akan dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya bila administrasi negara tidak kuat, maka bangsa tersebut akan terus mengalami kesulitan dalam melakukan transformasi ke arah keadaan yang lebih baik.

Administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara tidak dapat terhindar dari pengaruh perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa, termasuk dalam bidang ekonomi baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Perubahan itu menghendaki penyesuaian dan perubahan sistem administrasi negara, diantaranya melalui reformasi yang menyentuh unsur dan komponennya secara sistematis dan terencana. Agar perubahan lingkungan administrasi negara yang sangat cepat dapat diimbangi dengan informasi adminstrasi negara secara serasi dan harmonis, diperlukan langkah-langkah akselerasi yang tepat, termasuk menurut Boast dan Martin (1997: 14), bahwa kompetensi pemimpin birokrasi yang mampu membaca perubahan itu, karena ‘yang membuat perubahan itu 7 adalah individu’ (kualitas dari dan dalam individu).

Hal ini berdasarkan hasil dari karakteristik-karakteristik yang ditemukan utama yang selalu muncul sebagai kualitas dari perubahan yang berhasil dan pemimpin krisis. Ada dua alternatif pendekatan dalam upaya melakukan akselerasi reformasi administrasi negara (Lee, 1997: 2-3). Pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang ditandai dengan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi, pelangsingan (downsizing), manajemen program efisiensi, serta program reengineering. Kedua yakni bottom-up, pada pendekatan ini percepatan reformasi administrasi negara diharapkan tumbuh dengan cepat melalui sebuah kesadaran baru akan perubahan secara konstruktif karena pelibatan lebih banyak terhadap unsur-unsur administrasi negara.

Dalam akselerasi reformasi adminstrasi negara dibutuhkan strategi fokus antar lain: (1) Menumbuhkan profesionalisme birokrasi dengan mengurangi hegemoni birokrasi dalam beberapa kegiatan yang tidak menjadi substansi aktivitas birokrasi, seperti politing birokrasi (Kim, 1991: 251, Effendi, 1996: 16); (2) Melakukan orientasi fungsi birokrasi dalam bidang ekonomi dengan lebih memberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan potensi dengan mengurangi intervensi birokrasi; dan (3) Dapat membangun budaya kerja birokrasi yang tidak diskriminatif dan adil. Untuk dapat mencapai suasana seperti itu, maka akselerasi reformasi administrasi negara akan lebih mengarah pada perubahan peran negara dari negara pejabat menjadi negara pelayan (Efendi, 1996: 17). Berbagai kritik mengenai belum efektifnya fungsi administrasi negara telah banyak muncul dari masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab itu antara lain: (1) tingginya derajat sentralisasi; (2) sistem penganggaran yang sulit terintergrasi; (3) sistem perencanaan yang belum efektif; dan (4) sistem evaluasi kinerja pemerintah yang belum dapat memberikan umpan-balik yang memadai. Berkaitanan dengan agenda dan strategi fokus dalam percepatan reformasi administrasi negara tersebut, beberapa faktor yang telah diidentifikasi dan dinilai sebagai key-leverage, yaitu: (1) Penataan ulang kelembagaan penyelenggaraan negara secara lebih sehat dan efektif; (2) Manajemen penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif; dan (3) Kompetensi kepemimpinan birokrasi atau kualitas SDM aparatur (Sanapiah, 2004: 6).

Sasaran reformasi administrasi negara secara konseptual meliputi tiga komponen pokok, yaitu : 8 (1) Reformasi untuk penyempurnaan kelembagaan pemerintahan negara sebagai leverage point yang mewadahi nilai dan perilaku birokrasi pemerintah atau kultur dan struktur organisasi birokrasi (Thoha, 2004; Sarundajang, 2003); (2) Reformasi untuk penyempurnaan manajemen pemerintahan negara, termasuk sistem pelayanan yang terkesan masih berbelit-belit, pemberian pelayanan yang lamban, dan sering dengan biaya yang tidak jelas dan mahal sehingga menyebabkan inefisiensi dan potensi yang ada dalam masyarakat tidak dapat berkembang.

Oleh karena itu, orientasi administrasi negara adalah creativity government that works better and cost less (Al Gore, 1993), memiliki semangat wirausaha (Orsborne & Gaebler, 1992: 25); dan menghasilkan high quality public goods and service (Drucker, 1995); dan (3) Reformasi untuk peningkatan kompetensi SDM birokrasi pemerintahan dengan menata kembali peran dan fungsi yang seyogyanya diemban secara baik olehnya. Oleh karena itu, key-leverage yang paling mungkin efektif adalah terbangunnya secar sistematis potensi insan aparatur, termasuk didalamnya kompetensi kepemimpinan birokrasi pemerintah (Saparinah, 2004: 16).

Sedangkan beberapa saran perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka reformasi administrasi negara (Gouillart & Kelly, 1995; Senge, 1996) sebagai berikut: (1) Dukungan kepemimpinan yang mempunyai kompetensi tinggi, yang memiliki atribut seperti integritas, trust, komitmen, toughness, mampu membina kerjasama, mampu menghidupkan semangat bawahan; (2) Perlu pembenahan secara lebih serius dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada outcomes, terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi dan keuangan dalam rangka memperkuat komponen input dari proses perekonomian sehingga mampu memuaskan pelayanan dan dengan biaya yang lebih ringan atau reliable dan predictable (Kasim, 1998); (3) Revitalisasi peranan administrasi negara, dalam rangka memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan daya saing nasional yang tinggi (Gore, 1994); (4) Penataan ulang organisasi birokrasi yang memungkinkan birokrasi lebih fleksibel dan tidak hirarhikal, dengan salah satunya penyederhanaan struktur organisasi, yaitu pengurangan jumlah satuan organisasi pemerintah yang dikembangkan ke arah organisasi pembelajar yang mampu menciptakan pengetahuan dan jumlah pegawai instansi pemerintah di 9 tingkat pusat dan memperkuat organisasi di tingkat operasional (Nonaka & Takeuchi, 1995: 56-73). (5) Mendorong terbangunnya manajemen pemerintahan yang tidak serba pemerintah (birokrasi bukan dijadikan semacam lembanga politik).

Pemerintah lebih baik tidak langsung perannya, seperti mengatur kehidupan masyarkat agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan pemerintah perlu berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat (empowering clients) dalam berbagai kehidupan, sehingga ketergantungan pemerintah menjadi berkurang.

Oleh karena itu, perlu diadakan standar pelayanan oleh setiap instansi pemerintah sebagai tolak ukur penilaian kinerjanya (Orsborne & Gaebler, 1992; Linden, 1994; Putra, 2004: 119-120); (6) Perencanaan penyelenggaran negara dan pembangunan nasional; dan (7) Pembaharuan kepegawaian negeri harus mencakup upaya peningkatan motivasi yang dikaitkan dengan kinerja dan sistem kompensasi melalui pemberdayaan pegawai agar mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan individual learning yang dapat mendukung pengembangan karir masingmasing pegawai dan kebutuhan organisasi (Balk, 1996).

Reformasi Administrasi Negara Dalam Era Globalisasi

I. LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi Administrasi negara dewasa ini semakin banyak menjadi sorotan. Secara empiris, gejala ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya globalisasi, memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan dan, mencari alternatif baru tentang sisitem administrasi Negara yang cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Sekarang ini tampaknya ada issue yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintsh di kebanyakan negara berkembang. Pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari “bencana” banjir ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan satu-satunya organ yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari bermacam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin, Jadi, mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peranan utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.

Pada sisi lain, pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan moderenisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.

Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama mungkin diilhami oleh suatu pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan kedua merupakan suatu pandangan merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasrkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi yang kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap kondisi nyata aparaur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi pembangunan sangatlah tidak adil. Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan, birokrasi dipandang sebagai keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebaian besar merupakan tanggung jawab birokrasi, namun bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangefisienan administrasi negara tidak dianggap sebagai “dosa besar” terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi harapan pembangunan di dalam memenuhi harapan pembangunan atau pu realisai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemabangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Kebutuhan akan perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak, walaupun masalah yang dihadapi begitu kompleks dan rumit. Konsekuensi logisnya, maka reformasi administrasi negara-negara sedang berkembang menjadi suatu keharusan dan menjadi perhatian utama pemerintah negara sedang berkembang.

1.3. Pembatasan Masalah

Strategi-strategi birokrasi pemerintah dalam upaya reformasi administrasi negara dalam era globalisasi terutama bagi negara-negara sedang berkembang.

1.4. Tujuan Penulisan

Memberikan penjelasan yang seefisien mungkin bagaimana administrasi negara suatu organisasi pemerintah dalam menghadapi era globalisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

1.5 Manfaat Penulisan

Dapat mempunyai pandangan yang positif dan hal-hal yang perlu dilakukan birikrasi pemerintah administrasi negara dalam era globalisasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

II. PEMBAHASAN

2.1. Reformasi Administrasi Negara dalam Era Globalisasi

Pengertian Reformasi Administrasi Negara dalam Era Globalisasi adalahperubahan yang terencana terhadap pelaksanaan peran elit penguasa (militer, birokrasi, parpol, teknokrat, dan lain-lain) dalam pencapian tujuan negara memlalui berbagai fase globalisasi yaitu fase embrio, pertumbuhan, take off, perjuangan hegemoni, ketidakpastian dan kebudayaan global. Perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan pelaksanaan peran pemerintah disesuaikan pada situasi dan kondisi fase-fase globalisasi (Fase I-VI). Secara tradisional bahwa reformasi administrasi negara adalah menyempurnakan administrasi negara itu sendiri.

Ada beberapa kegiatan reformasi administrasi negara yang dianggap sukses dalam mencapai tujuan negara yaitu:

• Pertama, reformasi administrasi negara diperkenalkan di negara sedang berkembang sebagai suatu akibat perubahan dalam sistem politik dan dalam batas-batas tertentu berkaitan dengan perubahan sisitem hukum. Seperti di Brazilia di bawah pemerintahan Gestulio Vargas, Republik Persatuan Arab, Ghana, dan Tanzania.

• Kedua, reformasi administrasi negara yang termasuk efektif adalah yang berkenaan dengan dengan perubahan institusi pemerintah. Kasusu yang menarik adalah penyatuan beberapa “state” ke dalam negara federal di India pada tahun 1948-1957, yang kemudian diikuti dengan penggabungan beberapa institusi.

• Ketiga, reformasi administrasi negara mungkin diawali oleh pihak luar. Di kebanyakan negara sedang berkembang dimana organisasi internasional dan pemerintah negara asing sangat aktif untuk melakukan perbaikan administrasi pemerintahan melalui program bantuan teknis, reformasi admnistrasi negara mulai dicobamasukkan ke dalam kebijakan pemerintahan setempat. Seperti para tenaga ahli dan konsultan asing beserta counterpart-nya sudah memainkan perannya di dalam perencanaan, pemrograman, dan implementasi reformasi administrasi negara.

Dewasa ini belum ada basis teoritis yang cukup handal untuk menentukan kapan reformasi administrasi negara dilaksanakan. Ada 3 pendekatan yang dipkai sebagai pegangan (Soesilo Zauhar, 1996) yaitu :

1. Luasnya tujuan yang hendak dicapai dalam program reformasi administrasi negara.

2. Program reformasi administrasi negara dievaluasi dalam bentuk seberapa besar perubahan organisasi dapat mencapai tujuannya.

3. Untuk mengukur kualitas kebijaksanaan negara yaitu didasarka pada aspek-aspek proses kebijaksanaan seperti polanya, strukturnya, masukannya, dan sebagainya.

2.2. Tujuan Reformasi Administrasi Negara

Dror berpendapat bahwa tujuan reformasi administrasi negara adalah :

a. Efisiensi admonistrasi, dalam arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode lain.

b.Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi negara sepeti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sisitem politki , dan lain-lain.

c. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melaui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

d. Menyesuaikan sistem administrasi negara terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.

e. Mengubah pembagian kerja antara sistem administrasi negara dan sistem politik, seperti meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi negara dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan.

f. Mengubah hubungan antara sisitem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain.

2.3. Reformasi Administrasi Negara dalam Model Birokrasi

a. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Terbuka

Birokrasi terbuka di kebanyakan negara sedang berkembang secara terus-menerus memerlukan keteraturan. Kerangka prosedur administrasi sangat diperlukan.Lembaga-lembaga pemerintah atau penciptaan lembaga lain, dalam batas-batas tertentu adalaf reformasi admistrasi dalam artian sempit (Siagian,1993).

Namun di lain pihak birokrasi masih juga diperlukan. Pada tahap awal kegitan, prosedur, dan struktur organisasi haruslah sederhana, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi refirmasi berikutnya. Pada masa rezim pasca Soekarno di mana keteraturan mendapat prioritas yang sangat tinggi, pembentukan infra strukur administrasi negara harus segera diikuti dengan reformasi yang sifatnya progmatik, karena kalau tidak akan terlalu banyak infrastruktur yang justru mencekik perkembangan sektor lain.

b. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Tertutup

Birokrasi terttutp di kebanyakan negara sedang berkembang, perlu segera dibuka agar tuntutan perubahan sebagai akibat logis dari perkembangan alamiah, dapat terpenuhi. Apabila birokrasi tertutup di negara-negara brkembang diciutkan, ada kecenderungan terjadi hilangnya fleksibilitas, sehingga birokrasi tersebut bertambah tertutup dan kaku. Kecenderungan semacam ini sering terjadi manakala birokrasi di negara berkembang mencoba mengidentikkan atau menyamakan penciutan birokrasi dengan reformasi administrasi negara.

Reformasi yang benar seharusnya dilakukan di negara sedang berkembang adalah yang bersifat progmatik. Jadi, apabila pemerintah melansir suatu program subtantif seperti program pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan masyarakat desa dan lain-lain, memobilisasikan sebaian sumber daya insani dan keuangan serta melenturkan struktur dan prosedur organisasi untuk melaksanakan program tersebut, maka kegiatan ini diebut reformasi administrasi negara.

c. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Campuran

Birokrasi campuran di kebanyakan negara sedang berkembang, secara pelan tapi pasti, sifat ketertutupan berangsur-angsur berkurang, walaupun belum am pai taraf terbuka. Birokrasi ini dituntut untuk terus membuka diri sembari menungkatkan efisiensinya. Reformasi yang diperlukan dalam birokrasi campuran adalah birokrasi yang sifatnya progmatik dan teknis (Soesilo Zauhar, 1996).

2.4. Strategi-Strategi dalam Reformasi Admonistrasi Negara

Usaha untuk memperjelas beragam reformasi administrasi negara adalah dengan melakukan dikotominasi strategi dan matriks strategi.

1. Dikotominasi Strategi dalam Reformasi Administrasi Negara

Yang dimaksud dengan dikotomonasi adlah pembagian dalam kedua kelompok yang saling bertentangan (KBBI, 1990). Dengan dikotominasi itu diharapkan akan memperoleh kejelasan tentang pervedaan ruang lingkup, kelemahan, dan kekuatan masing-masing strategi tersebut. Pendekatan pokok strategi reformasi administrasi negara tersebut adalah : pendekatan makro versus mikro, pendekatan struktural versus perilaku, balanced versus shock oriented, inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial.

a. Pendekatan Makro versus Mikro

Di dalam kepustakaan reformasi administrasi negara masih terdapat pertentangan yang tak kunjung henti. Mereka yang sependapat denga pendekatan mikro mengatakan bahwa sebagian negara berkembang gagal menerapkanpembaruan administratif secara komprehensif (makro) karena sebagian besar dari mereka belum memiliki persyaratan yang diperlukan. Sebaliknya mereka yang sependapat dengan pendekatan makro mengatakan kompleksitas dan ketergantungan faktor administratif memaksa diperlukannya pembaruan yang menyeluruh. Program yang bersifat menyeluruh ini harus dibuat untuk menaggulangi perkembangan yang terjadi dalam keseluruhan tubuh administrasi negara serta untuk memberi prinsip dan kerangka umum bagi pendekatan parsial (bagian dari keseluruhan administrasi tersebut). Dengan kata lain, mereka yang sependapat dengan pendekata mikro menyatakan bahwa pembaruan secara selektif dapat menjadi dasar bagi perubahan pada masa yang akan datang. Dalam penyempurnaan administasi terhadap satuan organisasi, tidak ada satu organisasi yang mampu berdiri sendiri dan nerperan di dalam proses pembangunan nasional. Ia harus dipandang dalam kaitannya dengan organisasi atau badan lain yang bisa menjadi penghambat atauoun pendorong bagi pembaruan administrasi secara menyeluruh.

Begitu juga mereka yang sependapat dengan pendekatan makro menyatakan bahwa semua rencana yang menyeluruh pasti terdiri dari proyek individual (Satuan dasar Administrasi Negara adalah individual).

b. Pendekatan Struktural versus Pendekatan Perilaku

Kecenderungan dari para struturalis kurang memperhatikan aspek perilaku di dalam pembaruan administrasi, sebaliknya para perkiulis (behavioralis) kurangnya perhatian terhadap aspek struktural di dalam pembaruan reformasi administrasi negara.

Kelemahan utama dari pendekatan struktural adalah sifatnya yang statis dan kefanatikannya terhadap dogma organisasi. Begitu juga pendekatan perilaku cenderung statis karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa ciri-ciri umum perilaku organisasi sulit untuk dioperasikan.

Dengan kata lain para strukturalis sadar bahwa dampak yang ditimbulkannya sangat terbatas apabila tidak dibarengi dengan usaha-usaha untuk mempengarihi perilaku anggota atau kelompok yang ada dalam organisasi pemerintah. Sebaliknya para perilakulis berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan dan perubahan yang terjadi dalam tubuh pemerintah, tak terlepas dari pengaruh lingkingan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya pendekatan balanced versus shock oriented, inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial merupakan strategi yang intinya memperoleh kejelasan dua pendapat yang saling bertentangan tentang pembaruan, ruang lingkup, kelemahan dan kekuatan di dalam reformasi administrasi negara bagi negara-negara sedang berkembang.

2. Matriks Strategi dalam Reformasi Administrasi Negara

Matriks ini memeperhatikan pendekatan mikro da pendekatan makro yang ada di dalam pembaruan administrasi, yaitu kuat dan lemahnya kepemimpinan politik serta tepat ridaknya waktu pembaruan. Matriks itu terdiri dari 2 dimensi yaitu :

a. Kepemimpinan (kuat dan lemah);

b. Waktu (tepat dan tidak tepat atau menguntungkan dan tidak menguntungkan atau) (Hahn Been Lee, dikutip oleh Soesilo Zauhar, 1996).

Dengan kata lain bahwa jika waktu tidak menguntungkan dan kepemimpinan lemah, maka diperlukan startegi selektif atau pendekatan mikro. Sebaliknya apabila kepemimpinan kuat dan waktu menguntungkan, maka diperlukan strategi komprehensif (menyeluruh), sedangkan jika situasi dimana waktu menguntungkan dan kepemimpinan lemah maka tidak ada strategi alternatif.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Reformasi Administrasi Negara dalam Era globalisasi adalah perubahan yang terancana terhadao pelaksanaan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh elit penguasa (militer, birokrasi, partai politik, teknokrat, pemimpin yang dominan dan dimensi manusia) untuk melakukan revisi, perbaikan birokrasi pemerintah serta mencari alternatif baru tentang sistem administrasi negara yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman di negara-negara sedang berkembang.

Dengan kata lain, bahwa reformasi yang benar yang seharusnya dilakukan negara-negara sedang berkembang adalah sifatnya progmatik artinya pemerintah (elit penguasa) melansir suatu program substantif .

Keberhasilan atau kegagalan reformasi administrasi negara sangat tergantung pada : 1. Agen Pembaru (Change Agent), 2. Dukungan dan komitmen dari pemimpin politik, 3. Lingkungan Sosial dan Ekonomi, dan 4. Waktu yang tepat. Selain itu sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi negara juga tergantung pada tersedianya sumber daya baik dana maupun tenaga. Ringkasnya, reformasi administrasi negara tidak menambah yang sudah ada, tetapi hanya merealokasikan sumbr daya yang sudang ada.

Sumber Pustaka

Budiyanto, M. Nur. Reformasi Administrasi Negara Dalam Era Globalisasi (dalam Jurnal Studi Indonesia). 2003. Jakarta : Pusat Studi Indonesia Lembaga Penelitian UT.