Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Aparat  pemerintah harus menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan masyarakat. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang didasari oleh kewajibannya sebagai abdi negara.

Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, walau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (profit) namun tidaklah harus mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat.

Aparat pemerintah sebagai unsur  pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur lain (yang dilayani). Sikap dan perilaku serta vehicle aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh.
Karena menurut Kolter (1994:561) ada lima determinan kualitas pelayanan atau jasa yang dapat dirinci, yaitu:
1)    Keterandalan (reability) ; kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpecaya.
2)    Koresponsifan (responsineness) ; kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan.
3)    Keyakinan (confidence) ; pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance.
4)    Empaty (emphaty) ; syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5)    Berwujud (tangible) ; penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.
Dari determinan kualitas pelayanan tersebut jika kita rujuk pendapat Gaspersz (dalam Lukman, 1998:8) yang mendefinisikan dimensi kualitas pelayanan meliputi:
1)    Ketepatan waktu pelayanan;
2)    Akurasi pelayanan;
3)    Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan;
4)    Tanggung jawab;
5)    Kelengkapan;
6)    Kemudahan mendapatkan pelayanan;
7)    Variasi model pelayanan;
8)    Pelayanan pribadi;
9)    Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan; dan
10)    Atribut pendukung pelayanan lainnya.

  1. Ada banyak dimensi lain dapat digunakan untuk mengukur kualitas jasa atau layanan. Menurut Parasuraman dkk (dalam Tjiptono, 1996:70) menentukan lima dimensi pokok kualitas jasa yaitu :Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
  2. Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
  3. Daya tanggap (responsiveness), keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
  4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dipercaya, bebas dari bahaya resiko atau keragu-raguan.
  5. Empati (emphaty), melu\iputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Hal serupa juga dikemukakan Oliver (dalam Supranto, 2001: 233) bahwa : Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lalu, komentar dri kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya.
Merujuk pada pemikiran di atas maka kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik mempunyai variabel; keandalan, jaminan, bukti langsung, mutu, kecepatan, kepuasan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah.diharapkan seluruh unsur pelayanan yang diterima sedikitpun tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat yang dilayani serta masyarakat merasa puas.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah budaya kerja melalui dimensi sikap, perilaku yang akan memberikan harapan dan kepuasan kepada masyarakat dari hasil proses pelayanan yang mereka terima dari aparat pemerintah. Dengan memahami pendekatan teori-teori di atas, diharapkan melalui kepemimpinan Camat diharapkan mampu meciptakan kerja pegawai yang efektif sehingga dalam memenuhi funggsi kepelayanannya pemerintah kecamatan yang merupakan perangkat dari pemerintah Kabupaten/Kota dapat membaca dan memberikan keinginan, kebutuhan, dan harapan yang dinginkan rakyat sesuai dengan prinsip-prisip yang tertuang dalam pelayanan.

Republik Argentina adalah sebuah negara Amerika Latin yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan, posisinya berada di antara Pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai ‘negara paling selatan di selatan’ (bahasa Spanyol: “Sur del sur”). Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar kedelapan di dunia, sedangkan ibu kotanya Buenos Aires adalah salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Negara ini berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah utara, Brasil dan Uruguay di timur laut dan Chili di sebelah barat. Nama resminya untuk kepentingan legislatif ialah ‘Negara Argentina’ (Nacion Argentina).

Sejarah asal usul nama negara
Nama “Argentina” diambil dari istilah Latin argentum yang berarti ‘perak’. Saat penjajah Spanyol mulai berlayar ke Río de la Plata kapal mereka karam, dan pemimpin ekspedisi Juan Díaz de Solís yang selamat diberi hadiah perak oleh para orang pribumi. Berita tentang legenda Sierra del Plata “gunung perak” sampai ke Spanyol sekitar tahun 1524. Orang Spanyol pun mulai menamakan sungai Solís, Río de la Plata (“Sungai Perak”). Nama Argentina sendiri pertama kali digunakan dalam buku Sejarah Penemuan, Populasi dan Penaklukan Río de la Plata (Historia del descubrimiento, población, y conquista del Río de la Plata) oleh Ruy Díaz de Guzmán’s pada tahun 1612. dan menamakan daerah tersebut sebagai daerah Tierra Argentina (Tanah Perak).

Sejarah Argentina
Penjelajah Eropa yang pertama telah tiba di sini pada awal abad ke-16 (yang pertama untuk melihat dan menjelajah tanah air ini ialah seorang pelayar Spanyol bernama Juan Díaz de Solís pada 1516 tetapi terbunuh pada tahun yang sama). Ini diikuti dengan penjajahan Spanyol yang lain dan berakhir dengan penempatan mereka di Buenos Aires dalam tahun 1580. Selepas Revolusi Mei 1810 dan kemerdekaan dari Spanyol pada 1816, suatu konflik telah tercetus antara kelompok centralist dan federalist dan berlarut-larut hingga berdirinya lembaga baru pada 1853.

Pada awal abad ke-20 ekonomi Argentina merupakan salah satu yang termaju di dunia dan berada di urutan ke-10 negara paling kaya di dunia. Selepas berakhirnya Perang Dunia II, berlaku pula kebangkitan gerakan rakyat Perónisme satu gerakan yang didirikan oleh Juan Perón, tokoh terkemuka di Argentina dan di Amerika Selatan pada abad ke-20. Ia telah menyokong gerakan buruh di Argentina tetapi akhirnya telah mempolarisasikan negara itu. Pada tahun 1955, ia digulingkan oleh pihak militer. Sejak itu, pihak ini telah mengatur negara Argentina dan saling tukar-menukar dengan pemerintahan yang demokratis. Rezim militer yang paling zalim sekali telah memerintah Argentina antara tahun 1976 dan 1983. Regim tersebut kerap melanggar hak asasi manusia dan membunuh beribu-ribu orang yang dikenal sebagai “desaparecidos” (bahasa Spanyol untuk “mereka yang lenyap”)—dalam satu peristiwa yang dipanggil “dirty war” atau ‘perang kotor’. Pada awal tahun 1980-an, rakyat semakin bosan dengan pemerintahan karena masalah ekonomi yang semakin meruncing, korupsi merajalela dan kekalahan di tangan tentara Britania Raya dalam “Perang Falkland” (di Argentina dikenal sebagai Perang Malvinas yaitu nama Argentina untuk pulau tersebut) pada tahun 1982. Selepas pemerintahan militer jatuh pada 1983, pemerintahan Argentina telah berusaha untuk menjadi demokratis tetapi terpaksa berhadapan dengan masalah ekonomi yang parah.

Demografi
Argentina merupakan negara multi-kultural. Penduduknya terutama terdiri dari orang-orang keturunan Italia, Spanyol, Jerman dan Wales. Tetapi banyak pula orang Timur Tengah seperti dari Lebanon dan Suriah, yang jumlahnya sekitar 500.000 jiwa. Di Argentina didapati pula komunitas Yahudi terbesar di Amerika Selatan.

Sebagian besar penduduk beragama Katolik, tetapi banyak pula penganut agama Islam, Protestan dan Yahudi. Agama terakhir ini memiliki penganut sebanyak 300.000 jiwa. Penduduk asli, suku Indian berjumlah sekitar 700.000, dan biasanya ditemukan di daerah utara, barat laut dan selatan.

Pendidikan
Walaupun ekonomi negara ini agak mundur, penduduk Argentina mempunyai kemampuan baca-tulis yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di Amerika Selatan. Selain itu, negara ini boleh berbangga sebab melahirkan tiga pemenang Nobel dalam bidang sains: Luis F. Leloir, Bernardo Houssay dan César Milstein. Pendidikan awal di Argentina bermula pada usia lima tahun di mana seorang itu akan belajar di tahap prasekolah. Selepas itu, pelajar akan melalui tiga tahap pendidikan wajib selama tiga tahun bagi setiap tahap.

Tahap pertama dan kedua yang dipanggil EGB1 dan EGB2 ialah di sekolah dasar pada usia 6 hingga 11 tahun. Kemudian tahap ketiga ialah di sekolah menengah rendah atau EGB3 (pada usia 11 hingga 14 tahun). Di Argentina, rakyatnya tidak wajib melalui pendidikan menengah tinggi. Oleh sebab faktor ekonomi, banyak rakyat Argentina terutama dari kelas bawahan tidak melanjutkan pelajaran mereka ke universitas. Namun, pada tahun 1930-an, negara ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang maju. Kini, di ibu kotanya saja terdapat lebih kurang 50 buah perguruan tinggi. Pada 1996, dalam usaha dalam usaha merapatkan jurang perbedaan antara golongan kaya dengan miskin, pemerintah Argentina telah memulai program dipanggil “Programa Nacional de Becas Estudiantiles” (PNBE), yang memberi subsidi kepada pelajar-pelajar miskin yang ingin meneruskan pelajaran ke sekolah menengah.

Budaya
Argentina merupakan sebuah negara yang unik karena merupakan salah satu negara di Amerika Latin di mana orang Eropa diterima dan tidak merasa terpinggirkan. Ini terjadi karena pengaruh budaya Spanyol dan Italia yang kuat. Spanyol adalah bahasa resminya tetapi bahasa lain juga dituturkan di sini termasuk Jerman, Inggris, Italia dan Perancis. Anggota perdagangan di sini menggunakan bahasa Inggris dengan meluas.

Walaupun, pengaruh Eropa telah menyatu dengan kesenian, penulisan serta gaya hidup rakyat Argentina, negara ini masih dapat melestarikan identitasnya yang tersendiri. Ini jelas kelihatan dari tulisan karyawan Argentina yang tersohor seperti Jorge Luis Borges dan Manuel Puig, dan pemain bola sepaknya yang artistik seperti Diego Maradona.

Dari segi makanan, daging lembu merupakan makanan yang utama dan terdapat dalam hampir semua jenis makanan. Teh pula ialah minuman yang popular dan salah satu budaya Argentina ialah pemberian teh mate, sebagai tanda penerimaan seseorang.

Argentina juga cukup terkenal dengan tarian ‘tango’nya, terutamanya di kota-kota seperti Buenos Aires. Tarian hot ini amat terkenal di seluruh dunia. Spanyol merupakan bahasa resmi negara tetapi kaum pendatang masih menggunakan bahasa mereka masing-masing. Di samping itu terdapat 17 bahasa orang asli yang utama, termasuk Quechua, Mapuche, Guaraní, Tobas dan Matacos.

Wisata
Beberapa lokasi wisata yang terkenal di Buenos Aires antara lain :

Florida Street
(Dalam bahasa Spanyolnya: Calle Florida), adalah jalan rapi untuk pejalan kaki yang berada di Pusat Kota Buenos Aires, di Argentina. Jalan ini telah ada sejak tahun 1913.

Jalan ini menjadi terkenal sebagai tempat kunjungan wajib jika anda ke kotanya Evita Peron ini. Sebagian besar pembaca mungkin pernah mendengar lagu Madonna ‘Don’t Cry For Me Argentina”, merupakan lagu latar dari film Eva Peron, The True Story.

Jalan yang berlantaikan keramik-keramik kecil kurang lebih 5×5 sentimeter ini, terlihat sangat rapi. Drainase atau saluran pembuangan air dari besi berlubang berada di tengah-tengah.

Pertokoan disepanjang jalan Florida ini berjejer, terlihat para pelayan toko dengan berbagai cara untuk menarik ribuan turis dan pejalan kaki yang melewati depan toko mereka. Dengan brosur dengan menggelar contoh barang dan lain-lain. Jalan yang selebar kurang lebih lima belas meter ini sangat ramai dengan pengunjung dari kedua arah. Tempat ini bisa dijangkau dengan mudah baik dari terminal pelabuhan atau dari pusat kota.

Casa Rosada
Casa Rosada atau Pink House adalah sebutan untuk Istana Presiden Argentina. Gedung ini telah menjadi kantor kepresidenan Sejak berdirinya negara Argentina pada tahun 1810, pada tahun 1873, Presiden Sarmiento memutuskan gedung ini di cat warna merah muda sebagai simbol persatuan dua kubu politik yang pernah bertikai di Argentina, yaitu warna merah untuk kubu federal dan warna putih untuk kubu Unionist.

San Telmo
Kawasan obyek wisata dengan gedung-gedung antik yang juga merupakan pusat perdagangan barang-barang antik souvenir kerajinan tangan khas Argentina.

Avenida Corientes
Avenida Corientes merupakan salah satu jalan utama di kota Buenos Aires yang terdiri dari 69 blok. Sepanjang jalan ini beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi antara lain Obelisco atau tugu utaman kota Buenos Aires (terletak di persimpangan Avenida 9 de julio), pusat perbelanjaan barang murah Once dan shopping Mall Abasto dan deretan toko buku (rata-rata 3 toko setiap bloknya). Avenida Corientes juga dikenal sebagai Broadway-nya Buenos Aires dengan deretan teater, termasuk beberapa tempat pertunjukan khusus Tango.

La Boca
Daerah Obyek wisata, pelabuhan tua dan antik yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelabuhan. La boca merupakan salah satu pusat asal Tango. Daya tarik La Boca terletak pada rumah-rumah penduduk yang berwarna-warni,”el Caminito” (tempat pejalan kaki dimana dijual hasil-hasil kerajinan dan souvenir khas Argentina, lukisan-lukisan dan pertunjukan tarian tango) dan Stadiun salah satu club sepak bola terbaik di Amerika Latin, Boca Junior.

Museo Nacional de Bellas Artes
Museum seni yang berdiri sejak tahun 1896 ini memiliki 32 ruangan pameran. Koleksi tetap Museum ini antara lain adalah lukisan-lukisan karya Goya, Rendir, Van Gogh dan Rodin. Museum ini juga memiliki perpustakaan yang terbuka untuk umum, tepatnya di jalan Libertador Y Recoleta.

Tigre
Kota obyek wisata yang terletak kurang lebih 45 menit dari pusat kota Buenos Aires. Obyek wisata yang dapat dinikmati di Tigre adalah pemandangan sungai dengan deltanya yang dijelajahi dengan perahu Catamarán. Di kota ini juga terdapat Parque de la Costa (Amusing Park) dan juga ada pasar kerajinan tangan dan buah-buahan.

Seperti yg diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi pembangunansebenar merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adl ”Administrasi Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh krn itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adl lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yg kemudian lbh dikenal dgn istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi).

Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi utk pembangunan). Administrasi utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yg lbh penting adl membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yg diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adl administrasi negara yg cocok diterapkan di negara-negara yg sedang berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lbh banyak memberika perhatian terhadap lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yg baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yg mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yg lbh baik dan berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dgn substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu administrasi negara lbh memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasi sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggeraka perubahan (change agent) sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lbh bersifat legalitas.

Reformasi administrasi atau pembaharuan administrasi dilakukan krn ketidakmampuan administratif utk melaksanakan fungsi-fungsi yg diembannya. Studi yg dilakukan Heady (1995) menemukan lima ciri yg umum administrasi publik di negara-negara berkembang yaitu:

  1. pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat ciplakan (imitative) daripada asli (indigenous)
  2. birokrasi di negara berkembang kekurangan (difficient) sumber daya manusia terampil utk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Yang justru kurang adl administrator yg terlatif dgn kapasitas manajemen keterampilan-keterampilan pembangunan (development skills) dan penguasaan tesis yg kurang memadai
  3. birokrat lbh berusaha mewujudkan tujuan pribadi dibanding dgn pencapaian sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir Nepotisme korupsi dan penyalagunaan wewenang
  4. ada kesenjangan yg lebar antara apa yg hendak ditampilkan dgn kenyataan. Fenomena ini oleh Rigss disebut formalisme yaitu gejala yg lbh berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi formal dibanding dgn sesungguh dan
  5. Birokrasi di negara berkembang acapakali bersifat otonom arti lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.
    Dari fenomena dan wajah administrasi publik ini maka reformasi atau pembaharuan administrasi publik menjadi suatu tuntutan dan keharusan.

Berdasarkan kasus administrasi negara di Indonesia oleh Bintoro (1999) mengajukan pada:

  1. reformasi kearah sistem politik yg demokratis partisipatif dan egalitarian
  2. reformasi ABRI (TNI) sebagai birokrasi pemerintahan
  3. reformasi sistem pemerintahan yg sentralistik kearah desentralisasi dan
  4. reformasi terhadap upaya penciptaan clean goverment.

Pada buku yg lain Bintoro Tjokroamidjojo (1998) mengatakan bahwa pembangunan administrasi publik atau reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada program-program sebagai berikut:

  1. deregulasi dan debirokratisasi ekonomi serta dekonsetrasi dan desentralisasi pemerintah
  2. meningkatkan efisiensi birokrasi (termasuk mengurangi pungutan-pungutan tak resmi)
  3. mutu orientasi pelayanan dan pemberdayaan birokrasi
  4. sistem karier dan efektivitas birokrasi
  5. kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Menurut Riggs (1996) pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yg menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yg tersedia utk mencapai tujuan yg telah ditetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs merupakan sebuah organisasi yg konkrit terdiri dari peran-peran yg bersifat hirarkis dan saling berkaitan yg bertindak secara formal sebagai alat (agent) utk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yg lbh besar. Dengan demikian menurut pandangan ini tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini maka kebertanggungjawaban (accountability) dari birokrasi dalam menjalankan tugas sangat esensial sifatnya. Oleh krn itu pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dgn peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi utk mencapai tujuan

Riggs melihat pembaharuan administrasi dari dua sisi yaitu perubahan struktural dan kinerja (performance). Secara struktural Riggs menggunakan diferensiasi struktural sebagai salah satu ukuran. Pandangan ini didasarkan atas kecenderungan peran-peran yg makin terspesialisasi (role spesealization) dan pembagian pekerjaan yg makin tajam dalam masyarakat modern. Sedangkan mengenai kinerja Riggs menekankan sebagai ukuran bukan hanya kinerja seseorang atau suatu unit tetapi bagaimana peran dan pengaruh kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Ia menekankan penting kerjasama dan teamwork dalam mencapai tujuan.

Sementara Wallis dalam Ginanjar (1997) mengartikan pembaharuan admnistratif sebagai dalam dimensi;

  1. perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya
  2. perbaikan diperoleh dgn upaya yg sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha dan
  3. perbaikan yg terjadi bersifat jangka panjang dan tak sementara utk kemudian kembali lagi ke keadaan semula.

Sementara Esman (1995) menunjukkan bahwa memperbaiki kinerja birokrasi harus meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap pengawasan politik efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam pemberian pelayanan. Untuk itu upaya perbaikan administrasi meliputi peningkatan keterampilan penguasaan teknologi informasi dan manajemen finansial pengaturan atau pengelompokkan kembali realignment fungsi-fungsi sistem insentif memanusiakan manajemen (humanising management) dan mendorong partisipasi yg seluas-luas dalam pengambilan keputusan serta cara rekruitmen yg harus lbh bersifat representatif.

Menurut Kenichi Ohmae (2000) bahwa dalam percaturan dunia yang semakin mengglobal saat ini, maka terdapat empat faktor pokok yang tidak dapat dikontrol dan dibatasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, yaitu arus investasi, arus industri, arus informasi teknologi dan arus individual konsumer. Reformasi administrasi negara masih menjadi issu sekunder dari keseluruhan upaya dan proses reformasi di negara Indonesia.

Meskipun demikian kita harus yakin bahwa reformasi adminstrasi negara sudah dimulai dan masih berlangsung sampai saat ini. Reformasi administrasi negara jelas ingin menyempurnakan peran administrasi dalam membangun daya saing bangsa (Kasim, 1998). Mungkin kita perlu menghayati pandangan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew (Kompas, 1988), reformasi administrasi negara patut menjadi renungan dan perhatian secara terus menerus. Keberhasilan suatu bangsa yang sedang melakukan perubahan fundamental sangat ditentukan oleh peran administrasi negara, sehingga apabila administrasi negara telah sehat, maka perubahan apapun yang dihadapi oleh setiap bangsa akan dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya bila administrasi negara tidak kuat, maka bangsa tersebut akan terus mengalami kesulitan dalam melakukan transformasi ke arah keadaan yang lebih baik.

Administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara tidak dapat terhindar dari pengaruh perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa, termasuk dalam bidang ekonomi baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Perubahan itu menghendaki penyesuaian dan perubahan sistem administrasi negara, diantaranya melalui reformasi yang menyentuh unsur dan komponennya secara sistematis dan terencana. Agar perubahan lingkungan administrasi negara yang sangat cepat dapat diimbangi dengan informasi adminstrasi negara secara serasi dan harmonis, diperlukan langkah-langkah akselerasi yang tepat, termasuk menurut Boast dan Martin (1997: 14), bahwa kompetensi pemimpin birokrasi yang mampu membaca perubahan itu, karena ‘yang membuat perubahan itu 7 adalah individu’ (kualitas dari dan dalam individu).

Hal ini berdasarkan hasil dari karakteristik-karakteristik yang ditemukan utama yang selalu muncul sebagai kualitas dari perubahan yang berhasil dan pemimpin krisis. Ada dua alternatif pendekatan dalam upaya melakukan akselerasi reformasi administrasi negara (Lee, 1997: 2-3). Pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang ditandai dengan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi, pelangsingan (downsizing), manajemen program efisiensi, serta program reengineering. Kedua yakni bottom-up, pada pendekatan ini percepatan reformasi administrasi negara diharapkan tumbuh dengan cepat melalui sebuah kesadaran baru akan perubahan secara konstruktif karena pelibatan lebih banyak terhadap unsur-unsur administrasi negara.

Dalam akselerasi reformasi adminstrasi negara dibutuhkan strategi fokus antar lain: (1) Menumbuhkan profesionalisme birokrasi dengan mengurangi hegemoni birokrasi dalam beberapa kegiatan yang tidak menjadi substansi aktivitas birokrasi, seperti politing birokrasi (Kim, 1991: 251, Effendi, 1996: 16); (2) Melakukan orientasi fungsi birokrasi dalam bidang ekonomi dengan lebih memberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan potensi dengan mengurangi intervensi birokrasi; dan (3) Dapat membangun budaya kerja birokrasi yang tidak diskriminatif dan adil. Untuk dapat mencapai suasana seperti itu, maka akselerasi reformasi administrasi negara akan lebih mengarah pada perubahan peran negara dari negara pejabat menjadi negara pelayan (Efendi, 1996: 17). Berbagai kritik mengenai belum efektifnya fungsi administrasi negara telah banyak muncul dari masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab itu antara lain: (1) tingginya derajat sentralisasi; (2) sistem penganggaran yang sulit terintergrasi; (3) sistem perencanaan yang belum efektif; dan (4) sistem evaluasi kinerja pemerintah yang belum dapat memberikan umpan-balik yang memadai. Berkaitanan dengan agenda dan strategi fokus dalam percepatan reformasi administrasi negara tersebut, beberapa faktor yang telah diidentifikasi dan dinilai sebagai key-leverage, yaitu: (1) Penataan ulang kelembagaan penyelenggaraan negara secara lebih sehat dan efektif; (2) Manajemen penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif; dan (3) Kompetensi kepemimpinan birokrasi atau kualitas SDM aparatur (Sanapiah, 2004: 6).

Sasaran reformasi administrasi negara secara konseptual meliputi tiga komponen pokok, yaitu : 8 (1) Reformasi untuk penyempurnaan kelembagaan pemerintahan negara sebagai leverage point yang mewadahi nilai dan perilaku birokrasi pemerintah atau kultur dan struktur organisasi birokrasi (Thoha, 2004; Sarundajang, 2003); (2) Reformasi untuk penyempurnaan manajemen pemerintahan negara, termasuk sistem pelayanan yang terkesan masih berbelit-belit, pemberian pelayanan yang lamban, dan sering dengan biaya yang tidak jelas dan mahal sehingga menyebabkan inefisiensi dan potensi yang ada dalam masyarakat tidak dapat berkembang.

Oleh karena itu, orientasi administrasi negara adalah creativity government that works better and cost less (Al Gore, 1993), memiliki semangat wirausaha (Orsborne & Gaebler, 1992: 25); dan menghasilkan high quality public goods and service (Drucker, 1995); dan (3) Reformasi untuk peningkatan kompetensi SDM birokrasi pemerintahan dengan menata kembali peran dan fungsi yang seyogyanya diemban secara baik olehnya. Oleh karena itu, key-leverage yang paling mungkin efektif adalah terbangunnya secar sistematis potensi insan aparatur, termasuk didalamnya kompetensi kepemimpinan birokrasi pemerintah (Saparinah, 2004: 16).

Sedangkan beberapa saran perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka reformasi administrasi negara (Gouillart & Kelly, 1995; Senge, 1996) sebagai berikut: (1) Dukungan kepemimpinan yang mempunyai kompetensi tinggi, yang memiliki atribut seperti integritas, trust, komitmen, toughness, mampu membina kerjasama, mampu menghidupkan semangat bawahan; (2) Perlu pembenahan secara lebih serius dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada outcomes, terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi dan keuangan dalam rangka memperkuat komponen input dari proses perekonomian sehingga mampu memuaskan pelayanan dan dengan biaya yang lebih ringan atau reliable dan predictable (Kasim, 1998); (3) Revitalisasi peranan administrasi negara, dalam rangka memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan daya saing nasional yang tinggi (Gore, 1994); (4) Penataan ulang organisasi birokrasi yang memungkinkan birokrasi lebih fleksibel dan tidak hirarhikal, dengan salah satunya penyederhanaan struktur organisasi, yaitu pengurangan jumlah satuan organisasi pemerintah yang dikembangkan ke arah organisasi pembelajar yang mampu menciptakan pengetahuan dan jumlah pegawai instansi pemerintah di 9 tingkat pusat dan memperkuat organisasi di tingkat operasional (Nonaka & Takeuchi, 1995: 56-73). (5) Mendorong terbangunnya manajemen pemerintahan yang tidak serba pemerintah (birokrasi bukan dijadikan semacam lembanga politik).

Pemerintah lebih baik tidak langsung perannya, seperti mengatur kehidupan masyarkat agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan pemerintah perlu berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat (empowering clients) dalam berbagai kehidupan, sehingga ketergantungan pemerintah menjadi berkurang.

Oleh karena itu, perlu diadakan standar pelayanan oleh setiap instansi pemerintah sebagai tolak ukur penilaian kinerjanya (Orsborne & Gaebler, 1992; Linden, 1994; Putra, 2004: 119-120); (6) Perencanaan penyelenggaran negara dan pembangunan nasional; dan (7) Pembaharuan kepegawaian negeri harus mencakup upaya peningkatan motivasi yang dikaitkan dengan kinerja dan sistem kompensasi melalui pemberdayaan pegawai agar mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan individual learning yang dapat mendukung pengembangan karir masingmasing pegawai dan kebutuhan organisasi (Balk, 1996).

I. LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi Administrasi negara dewasa ini semakin banyak menjadi sorotan. Secara empiris, gejala ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya globalisasi, memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan dan, mencari alternatif baru tentang sisitem administrasi Negara yang cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Sekarang ini tampaknya ada issue yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintsh di kebanyakan negara berkembang. Pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari “bencana” banjir ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan satu-satunya organ yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari bermacam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin, Jadi, mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peranan utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.

Pada sisi lain, pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan moderenisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.

Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama mungkin diilhami oleh suatu pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan kedua merupakan suatu pandangan merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasrkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi yang kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap kondisi nyata aparaur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi pembangunan sangatlah tidak adil. Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan, birokrasi dipandang sebagai keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebaian besar merupakan tanggung jawab birokrasi, namun bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangefisienan administrasi negara tidak dianggap sebagai “dosa besar” terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi harapan pembangunan di dalam memenuhi harapan pembangunan atau pu realisai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemabangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Kebutuhan akan perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak, walaupun masalah yang dihadapi begitu kompleks dan rumit. Konsekuensi logisnya, maka reformasi administrasi negara-negara sedang berkembang menjadi suatu keharusan dan menjadi perhatian utama pemerintah negara sedang berkembang.

1.3. Pembatasan Masalah

Strategi-strategi birokrasi pemerintah dalam upaya reformasi administrasi negara dalam era globalisasi terutama bagi negara-negara sedang berkembang.

1.4. Tujuan Penulisan

Memberikan penjelasan yang seefisien mungkin bagaimana administrasi negara suatu organisasi pemerintah dalam menghadapi era globalisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

1.5 Manfaat Penulisan

Dapat mempunyai pandangan yang positif dan hal-hal yang perlu dilakukan birikrasi pemerintah administrasi negara dalam era globalisasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang.

II. PEMBAHASAN

2.1. Reformasi Administrasi Negara dalam Era Globalisasi

Pengertian Reformasi Administrasi Negara dalam Era Globalisasi adalahperubahan yang terencana terhadap pelaksanaan peran elit penguasa (militer, birokrasi, parpol, teknokrat, dan lain-lain) dalam pencapian tujuan negara memlalui berbagai fase globalisasi yaitu fase embrio, pertumbuhan, take off, perjuangan hegemoni, ketidakpastian dan kebudayaan global. Perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan pelaksanaan peran pemerintah disesuaikan pada situasi dan kondisi fase-fase globalisasi (Fase I-VI). Secara tradisional bahwa reformasi administrasi negara adalah menyempurnakan administrasi negara itu sendiri.

Ada beberapa kegiatan reformasi administrasi negara yang dianggap sukses dalam mencapai tujuan negara yaitu:

• Pertama, reformasi administrasi negara diperkenalkan di negara sedang berkembang sebagai suatu akibat perubahan dalam sistem politik dan dalam batas-batas tertentu berkaitan dengan perubahan sisitem hukum. Seperti di Brazilia di bawah pemerintahan Gestulio Vargas, Republik Persatuan Arab, Ghana, dan Tanzania.

• Kedua, reformasi administrasi negara yang termasuk efektif adalah yang berkenaan dengan dengan perubahan institusi pemerintah. Kasusu yang menarik adalah penyatuan beberapa “state” ke dalam negara federal di India pada tahun 1948-1957, yang kemudian diikuti dengan penggabungan beberapa institusi.

• Ketiga, reformasi administrasi negara mungkin diawali oleh pihak luar. Di kebanyakan negara sedang berkembang dimana organisasi internasional dan pemerintah negara asing sangat aktif untuk melakukan perbaikan administrasi pemerintahan melalui program bantuan teknis, reformasi admnistrasi negara mulai dicobamasukkan ke dalam kebijakan pemerintahan setempat. Seperti para tenaga ahli dan konsultan asing beserta counterpart-nya sudah memainkan perannya di dalam perencanaan, pemrograman, dan implementasi reformasi administrasi negara.

Dewasa ini belum ada basis teoritis yang cukup handal untuk menentukan kapan reformasi administrasi negara dilaksanakan. Ada 3 pendekatan yang dipkai sebagai pegangan (Soesilo Zauhar, 1996) yaitu :

1. Luasnya tujuan yang hendak dicapai dalam program reformasi administrasi negara.

2. Program reformasi administrasi negara dievaluasi dalam bentuk seberapa besar perubahan organisasi dapat mencapai tujuannya.

3. Untuk mengukur kualitas kebijaksanaan negara yaitu didasarka pada aspek-aspek proses kebijaksanaan seperti polanya, strukturnya, masukannya, dan sebagainya.

2.2. Tujuan Reformasi Administrasi Negara

Dror berpendapat bahwa tujuan reformasi administrasi negara adalah :

a. Efisiensi admonistrasi, dalam arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode lain.

b.Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi negara sepeti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sisitem politki , dan lain-lain.

c. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melaui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

d. Menyesuaikan sistem administrasi negara terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.

e. Mengubah pembagian kerja antara sistem administrasi negara dan sistem politik, seperti meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi negara dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan.

f. Mengubah hubungan antara sisitem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain.

2.3. Reformasi Administrasi Negara dalam Model Birokrasi

a. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Terbuka

Birokrasi terbuka di kebanyakan negara sedang berkembang secara terus-menerus memerlukan keteraturan. Kerangka prosedur administrasi sangat diperlukan.Lembaga-lembaga pemerintah atau penciptaan lembaga lain, dalam batas-batas tertentu adalaf reformasi admistrasi dalam artian sempit (Siagian,1993).

Namun di lain pihak birokrasi masih juga diperlukan. Pada tahap awal kegitan, prosedur, dan struktur organisasi haruslah sederhana, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi refirmasi berikutnya. Pada masa rezim pasca Soekarno di mana keteraturan mendapat prioritas yang sangat tinggi, pembentukan infra strukur administrasi negara harus segera diikuti dengan reformasi yang sifatnya progmatik, karena kalau tidak akan terlalu banyak infrastruktur yang justru mencekik perkembangan sektor lain.

b. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Tertutup

Birokrasi terttutp di kebanyakan negara sedang berkembang, perlu segera dibuka agar tuntutan perubahan sebagai akibat logis dari perkembangan alamiah, dapat terpenuhi. Apabila birokrasi tertutup di negara-negara brkembang diciutkan, ada kecenderungan terjadi hilangnya fleksibilitas, sehingga birokrasi tersebut bertambah tertutup dan kaku. Kecenderungan semacam ini sering terjadi manakala birokrasi di negara berkembang mencoba mengidentikkan atau menyamakan penciutan birokrasi dengan reformasi administrasi negara.

Reformasi yang benar seharusnya dilakukan di negara sedang berkembang adalah yang bersifat progmatik. Jadi, apabila pemerintah melansir suatu program subtantif seperti program pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan masyarakat desa dan lain-lain, memobilisasikan sebaian sumber daya insani dan keuangan serta melenturkan struktur dan prosedur organisasi untuk melaksanakan program tersebut, maka kegiatan ini diebut reformasi administrasi negara.

c. Reformasi Administrasi Negara dalam Birokrasi Campuran

Birokrasi campuran di kebanyakan negara sedang berkembang, secara pelan tapi pasti, sifat ketertutupan berangsur-angsur berkurang, walaupun belum am pai taraf terbuka. Birokrasi ini dituntut untuk terus membuka diri sembari menungkatkan efisiensinya. Reformasi yang diperlukan dalam birokrasi campuran adalah birokrasi yang sifatnya progmatik dan teknis (Soesilo Zauhar, 1996).

2.4. Strategi-Strategi dalam Reformasi Admonistrasi Negara

Usaha untuk memperjelas beragam reformasi administrasi negara adalah dengan melakukan dikotominasi strategi dan matriks strategi.

1. Dikotominasi Strategi dalam Reformasi Administrasi Negara

Yang dimaksud dengan dikotomonasi adlah pembagian dalam kedua kelompok yang saling bertentangan (KBBI, 1990). Dengan dikotominasi itu diharapkan akan memperoleh kejelasan tentang pervedaan ruang lingkup, kelemahan, dan kekuatan masing-masing strategi tersebut. Pendekatan pokok strategi reformasi administrasi negara tersebut adalah : pendekatan makro versus mikro, pendekatan struktural versus perilaku, balanced versus shock oriented, inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial.

a. Pendekatan Makro versus Mikro

Di dalam kepustakaan reformasi administrasi negara masih terdapat pertentangan yang tak kunjung henti. Mereka yang sependapat denga pendekatan mikro mengatakan bahwa sebagian negara berkembang gagal menerapkanpembaruan administratif secara komprehensif (makro) karena sebagian besar dari mereka belum memiliki persyaratan yang diperlukan. Sebaliknya mereka yang sependapat dengan pendekatan makro mengatakan kompleksitas dan ketergantungan faktor administratif memaksa diperlukannya pembaruan yang menyeluruh. Program yang bersifat menyeluruh ini harus dibuat untuk menaggulangi perkembangan yang terjadi dalam keseluruhan tubuh administrasi negara serta untuk memberi prinsip dan kerangka umum bagi pendekatan parsial (bagian dari keseluruhan administrasi tersebut). Dengan kata lain, mereka yang sependapat dengan pendekata mikro menyatakan bahwa pembaruan secara selektif dapat menjadi dasar bagi perubahan pada masa yang akan datang. Dalam penyempurnaan administasi terhadap satuan organisasi, tidak ada satu organisasi yang mampu berdiri sendiri dan nerperan di dalam proses pembangunan nasional. Ia harus dipandang dalam kaitannya dengan organisasi atau badan lain yang bisa menjadi penghambat atauoun pendorong bagi pembaruan administrasi secara menyeluruh.

Begitu juga mereka yang sependapat dengan pendekatan makro menyatakan bahwa semua rencana yang menyeluruh pasti terdiri dari proyek individual (Satuan dasar Administrasi Negara adalah individual).

b. Pendekatan Struktural versus Pendekatan Perilaku

Kecenderungan dari para struturalis kurang memperhatikan aspek perilaku di dalam pembaruan administrasi, sebaliknya para perkiulis (behavioralis) kurangnya perhatian terhadap aspek struktural di dalam pembaruan reformasi administrasi negara.

Kelemahan utama dari pendekatan struktural adalah sifatnya yang statis dan kefanatikannya terhadap dogma organisasi. Begitu juga pendekatan perilaku cenderung statis karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa ciri-ciri umum perilaku organisasi sulit untuk dioperasikan.

Dengan kata lain para strukturalis sadar bahwa dampak yang ditimbulkannya sangat terbatas apabila tidak dibarengi dengan usaha-usaha untuk mempengarihi perilaku anggota atau kelompok yang ada dalam organisasi pemerintah. Sebaliknya para perilakulis berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan dan perubahan yang terjadi dalam tubuh pemerintah, tak terlepas dari pengaruh lingkingan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya pendekatan balanced versus shock oriented, inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial merupakan strategi yang intinya memperoleh kejelasan dua pendapat yang saling bertentangan tentang pembaruan, ruang lingkup, kelemahan dan kekuatan di dalam reformasi administrasi negara bagi negara-negara sedang berkembang.

2. Matriks Strategi dalam Reformasi Administrasi Negara

Matriks ini memeperhatikan pendekatan mikro da pendekatan makro yang ada di dalam pembaruan administrasi, yaitu kuat dan lemahnya kepemimpinan politik serta tepat ridaknya waktu pembaruan. Matriks itu terdiri dari 2 dimensi yaitu :

a. Kepemimpinan (kuat dan lemah);

b. Waktu (tepat dan tidak tepat atau menguntungkan dan tidak menguntungkan atau) (Hahn Been Lee, dikutip oleh Soesilo Zauhar, 1996).

Dengan kata lain bahwa jika waktu tidak menguntungkan dan kepemimpinan lemah, maka diperlukan startegi selektif atau pendekatan mikro. Sebaliknya apabila kepemimpinan kuat dan waktu menguntungkan, maka diperlukan strategi komprehensif (menyeluruh), sedangkan jika situasi dimana waktu menguntungkan dan kepemimpinan lemah maka tidak ada strategi alternatif.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Reformasi Administrasi Negara dalam Era globalisasi adalah perubahan yang terancana terhadao pelaksanaan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh elit penguasa (militer, birokrasi, partai politik, teknokrat, pemimpin yang dominan dan dimensi manusia) untuk melakukan revisi, perbaikan birokrasi pemerintah serta mencari alternatif baru tentang sistem administrasi negara yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman di negara-negara sedang berkembang.

Dengan kata lain, bahwa reformasi yang benar yang seharusnya dilakukan negara-negara sedang berkembang adalah sifatnya progmatik artinya pemerintah (elit penguasa) melansir suatu program substantif .

Keberhasilan atau kegagalan reformasi administrasi negara sangat tergantung pada : 1. Agen Pembaru (Change Agent), 2. Dukungan dan komitmen dari pemimpin politik, 3. Lingkungan Sosial dan Ekonomi, dan 4. Waktu yang tepat. Selain itu sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi negara juga tergantung pada tersedianya sumber daya baik dana maupun tenaga. Ringkasnya, reformasi administrasi negara tidak menambah yang sudah ada, tetapi hanya merealokasikan sumbr daya yang sudang ada.

Sumber Pustaka

Budiyanto, M. Nur. Reformasi Administrasi Negara Dalam Era Globalisasi (dalam Jurnal Studi Indonesia). 2003. Jakarta : Pusat Studi Indonesia Lembaga Penelitian UT.

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya dapat dikatakan baik atau buruk.

Karena masalah etika negara merupakan standar penilaian etika administrasi negara mengenai tindakan administrasi negara yang menyimpang dari etika administrasi negara (mal administrasi) dan faktor yang menyebabkan timbulnya mal administrasi dan cara mengatasinya.

Law enforcement sangat membutuhkan adanya akuntabilitas dari birokrasi dan manajemen pemerintahan sehingga penyimpangan yang akan dilakukan oleh birokrat-birokrat dapat terlihat dan ter-akuntable dengan jelas sehingga akan memudahakan law enforcement yang baik pada reinventing government dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan Indonesia yang sehat dan berlandaskan pada prinsip-prinsipgood governance dan berasaskan nilai-nilai etika administrasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan makalah ini adalah :

1. Memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara

2. Mempelajari tentang bagaimana relevansi Law Enforcement terhadap implementasi etika administrasi negara dalam upaya penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia.

3. Mempelajari bagaimana revitalisasi Law Enforcement terhadap implementasi penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia.

1.2.2 Tujuan

Pada kepemerintahan yang bersih (clean good governance) terkait denganLaw enforcement dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari etika Administrasi publik (mal administration) yang akan mengabaikan Law Enforcement pada penataan ulang pemerintahan di Indonesia. Sehingga pada tujuan Law Enforcement terdapat :

1. Birokrat–birokrat pemerintah dari pemerintahan, yang ditentukan oleh kualitas sumber daya aparaturnya.

2. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan sistem pemerintahan yang harus diberlakukan.

3. Kelembagaan yang dipergunakan oleh birokrat-birokrat pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya.

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berahlak, berwawasan(visionary), demokratis dan responsif terhadap revitalisasi penataan ulang pemerintahan Indonesia (Reinventing government)

1.3 Identifikasi Masalah

Penyusunan makalah ini dibatasi pada tindakan preventif penyimpangan Law Enforcement terhadap efektivitas dan efisiensi penataan ulang manajemen pemerintahan di Indonesia (Reinventing Government)

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Etika

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, acuan, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.

Pemikiran tentang etika berlangsung pada tiga aras: (1) filosofik, (2) sejarah, dan (3) kategorial. Pada aras filosofik, etika dibahas sebagai bagian integral Filsafat, disamping metafisika, Epistemologi, Estetika, dan sebangsanya. Pada aras sejarah, etika dipelajari sebagai etika masyarakat tertentu pada zaman tertentu, misalnya Greek and Graeco-Roman Ethics, Mediaeval Ethics, sedangkan etika pada aras kategorial dibahas sebagai etika profesi, etika jabatan, dan etika kerja. Sebagai bagian etika, Etika pemerintahan terletak pada aras kategorial, sedangkan sebagai bagian Ilmu Pemerintahan, pada aras philosophical.

2.2 Prinsip Nilai Etika Administrasi Negara

Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system,r esponsible, accountable, dan responsiveness.

Akuntabilitas administrasi negara dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (Agencies) dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan dari luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-harapan dari akuntabilitas administrasi publik tadi akan melibatkan dua faktor kritis, yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan oleh manajemen pemerintahan. Kedua derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefiniskan para birokrat tadi.

2.3 Manajemen pemerintahan

Definisi Manajemen Pemerintahan dalam hubungannya itu terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulernya:

  1. asas dan sistem pemerintahan
  2. hukum tata pemerintahan
  3. Ekologi pemerintahan
  4. Filsafat dan Etika Pemerintahan
  5. Praktik penyelenggaraan Pemerintahan.
  6. Kepemimpinan Pemerintahan
  7. Reformasi Pembangunan Daerah

Manajemen Pemerintahan di atas adalah dalam arti unit kerja, dan dibahas dalam arti disiplin. Istilah manajemen datang dari bahasa Inggrismanagement. Istilah ini terbentuk dari akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie yang berarti beternak. Menagerie juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Katamanus berkaitan dengan kata menage yang berasal dari bahasa latinmansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) dan produktif melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten

2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output danoutcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber agar siap pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output, dan kontrol penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan otcome yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan

3. Siklus produk yang berawal dari konsumen dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Fungsi-fungsi Manajemen

Ruang lingkup Manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen :

  1. Perencanaan Pemerintahan
  2. pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
  3. penggunaan sumber-sumber pemerintahan
  4. kontrol pemerintahan

Fungsi yang berjalan merupakan proses, dan setiap proses meliputi input, throughput, dan output menimbulkan outcome itulah sasaran evaluasi pelanggan dan atau konsumer

Manajemen fungsi dan tugas

Manajemen fungsi dan tugas adalah manajemen yang bertolak dari anggapan dasar bahwa demi mempertahankan hidup, manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi melihat, fungsi mendengar, dan sebagainya.

2.4 Akuntabilitas Manajerial

Tantuico dalam Carino (1993 :542) mengemukakan akuntabilitas manajerial (managerial accountabilty) berkaitan dengan “efficiency and economy in the use of public funds, property, manpower and other resources”. Dengan demikian fokus utama akuntabilitas manjerial adalah efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, property, tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas manajerial menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab ketimbang hanya sekedar mematuhi (responsible for more than just compliance). Akuntabilitas manajerial memfokuskan pada sisi inputs dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumber daya publik yang tepat. Nilai utama akuntabilitas manajerial sebagaimana telah disebutkan adalah efisiensi dan ekonomis, dan mencaakup perbandingan antara biaya (cost) dengan hasil (outputs). Herbertdalam Carino (1993:542) memberikan pengertian efisiensi dan ekonomis sebagai berikut:

“Efisiensi mencakup (1) perhitungan biaya konstan untuk meningkatkan keuntungan, (2) mendapatkan keuntungan tetap dan menekan biaya, (3) meningkatkan biaya serendah mungkin daripada keuntungan, (4) menekan biaya pada level tertentu daripada keuntungan. Economic operation adalah pengurangan dan eliminasi biaya yang tidak diperlukan”.

Akuntabilitas manajerial mendorong program dengan memangkas prosedur pemerintah yang berbelit-belit atau dengan mengganti alternatif kekurangan biaya didalam prakteknya. Program tadi diarahkan pada simplifikasi kerja dan revisi bentuk semua cara ke arah perbeikan dan reorganisasi badan/organisasi. Seluruh inovasi tadi dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Bisa jadi badan tersebut sebagai subjek (pelaku) operasi atau audit manajemen dilakukan oleh agen luar yang independen.

Karakteristik Good Governance dalam Menata Ulang Manajemen Pemerintahan

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaanlegal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berassosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wujudgood governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan ineraksi yang konstruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Oleh karena good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain statemenjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkangood governance, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat (society) serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud good governance.

 

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perilaku Birokrasi

Apakah sumber perilaku birokrasi itu? Perilaku birokrasi terbentuk dari interaksi antara dua variabel, yaitu karakteristik birokrasi dankarakteristik manusia, atau lebih spesifik lagi, struktur dan aktor. Setiap karakteristik menimbulkan perilaku tertentu.

Gambar Perilaku Birokrasi

STRUKTUR ORGANISASI

PERILAKU BIROKRASI

PRIBADI PEJABAT

Antara karakteristik itu dengan perilaku terdapat hubungan yang sedikit banyak bersifat kausal. Misalnya pada variabel organisasi, hierarki menimbulkan sifat taat bawahan terhadap atasan. Pada variabel manusia, kepentingan atau kebutuhan hidup menuntut imbalan yang memadai dari organisasi. Tetapi kadar (tingkat) ketaatan itu variabel, bergantung pada sejauh mana imbalan yang diharapkan dipenuhi oleh organisasi. Demikian pula sebaliknya. Seperti diketahui, informasi tentang karakteristik terdapat di dalam Psikologi, Psikologi Industri, Perilaku Keorganisasian, Budaya Perusahaan, dan Ilmu Perilaku lainnya. Variabilitas perilaku aktor bergantung pada lingkungan atau struktur internal. Walaupun ia bisa dipengaruhi oleh struktur eksternal (masyarakat), variabel internal itulah yang dominan karena ia mengandung kekuasaan dan kesempatan. Aktor yang mampu mengendalikan struktur, lebih-lebih jika aktor itu yang membentuk struktur, biasanya sanggup bertahan lama. Sebaliknya bisa terjadi, sekuat apapun aktor yang memasuki struktur yang telah mapan, ia ”pasti” luluh dan tidak berdaya, atau terpental keluar. Lingkungan yang mengandung pilihan dibandingkan dengan lingkungan tanpa pilihan membawa pengaruh dan konsekuensi yang berbeda terhadap perilaku manusia (aktor) dan pada gilirannya terhadap perilaku birokrasi yang bersangkutan.Perilaku birokrasi yang berkisar antara soft (perilaku yang penuh amic danethic; ketaatan dan keikhlasan) dengan hard (command, force, coercion, violance; pembangkangan, perlawanan, permusuhan) merupakan redultantinteraksi antara kedua variabel.

Perilaku Birokrasi Pemerintahan

Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan pemerintahan. Hubungan birokratik tidak sama dengan hubungan pemerintahan. Ketika Birokrasi Pemerintahan bertindak keluar, terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, tetapi hubungan ini tidak identik dan tidak analog dengan hubungan birokratik. Dalam banyak hal, yang diperintah dan manusia bukanlah bawahan pemerintah. Bahkan pada saat rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya.

Mal-Administrasi

Dalam era reformasi, banyak “mal pratik” pada tubuh birokrasi yang selama era orde baru terjadi diblejeti satu persatu oleh masyarakat, baik mal-praktek dalam bentuk “korupsi, kolusi, maupun nepotisme” .KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan tindakan yang menyimpang hukum dan biasanya pada kasus-kasus ini terdapat banyak penyimpangan serta penyelewengan pada law enforcement, hal ini sangat besar kemungkinan pada etika adaministrasi negara dalam revitalisasi manajemen pemerintahan dalam rangka upaya penataan ulang pemerintahan Indonesia yang tidak sesuai dengan good governance. Pada kenyataan nya Law enforcement dalam manajemen pemerintahan di Indonesia sangat diabaikan sehingga akan sangat menjadi ancaman bagi manajemen pemerintahan dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya birokatologi dan mal administrasi.Sebenarnya apakah yang menjadi landasan dasar yang dapat menjadi aacuan, pedoman, dan referensi dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan sehat serta birokrasi yang sehat adalah etika administrasi yang memiliki acuan dan pedoman serta referensi, salah satu wujud konkrit yang tegas dalam menindaklanjuti mal administrasi seprti contoh yang sangat sering terjadi Korupsi, melalui Law enforcement maka semua penyelewengan akan mudah diminimalisir, Law enforcement akan mudah terdeteksi sangat berkaitan dengan adanya akuntabilitas birokrasi dan manajemen pemerintahan yang sedang malaksanakan revitalisasi yang memegang prinsip good governance guna mencapai reinventing government dan menata ulang manajemen pemrintahan indonesia kearah yang lebih sehat dan profesional. Reiventing government akan tercipta jika prinsip etika administrasi negara dan karakteristik good governance menjadi acuan dan refernsi pada implementasi manjemen pemerintahan di Indonesia.

Korupsi: Salah Satu Bentuk Mal-Administrasi

Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik, bisa berupa uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri, dan bukan untuk kepentingan publik. Dilihat proses terjadinya perilaku korupsi ini dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu Graft, Bribery, dan nepotism.

Graft, merupakan korupsi yang bersifat internal. Artinya korupsi yang dilakukan tanpa melihat pihak ketiga. Seperti menggunakan atau atau mengambil barang kantor, uang kantor, jabatan kantor untk kepentingan diri sendiri. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Menolak atau mencegah permintaan atasannya dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan. Bahkan sering terjadi, sebelum atasan minta, bawahan sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh atasan. Misalnya ada seorang pejabat (di daerah) punya hajat mantu, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk hajat tersebut telah dicukupi oleh anak buahnya, dan panitia yang dibentukpun sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing anak buahnya. Pejabat tersebut sudah tahu “beres” segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan hajat mantu tersebut. Contoh di atas, merupakan wujud dari tindakan korupsi berupa “grafrt”.

Sementara bribery (penyogokan, penyuapan), merupakan tindakan korupsi yang melibatkan orang lain diluar dirinya (instansinya). Karenanya korupsi ini sering disebut dengan korupsi yang bersifat eksternal. Artinya tindakan korupsi tadi tidak akan terjadi jika tidak ada orang lain, yang melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap dirinya. Tindakan pemberian sesuatu (prnyogokan, penyuapan, pelicin), dimaksudkan agar dapat memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan, atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap, atau penyogok. Pemberian sesuatu (penyogok, penyuap, pelicin) dapat berupa uang, materi, tapi bisa juga berupa jasa. Korupsi semacam ini sering terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai tugas pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan seringkali dihambat, tidak lancar, bukan karena sistem dan prosedurnya, tapi karena disengaja oleh oknum birokrat. Sehingga mereka yang berkepentingan, lebih suka melalui calo, atau dengan cara memberi pelicin berupa uang untuk menyuap, menyogok, agar urusannya menjadi lancar.

Sedangkan nepotism, merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecendrungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepitis”, “kekerabatan”, sepeti masih teman, keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pengambilan keputusan tadi, sering kali untuk kepentingan orang yang membuat keputusan. Mereka akan lebih aman, orang yang berada disekitarnya (anak buahnya) adalah orang-orang yang masih nepotis atau masih kerabat dekat. Jika mereka melakukan tindakan penyimpangan mereka akan aman dan dilindungi.

Korupsi di atas adalah korupsi yang dilihat dari proses terjadinya. Namun dilihatnya dari sifatnya korupsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korusi individualis dan korupsi sistemik.

Korupsi individualis, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman, bisa berupa dijauhi, dicela, disudutkan, dan bahkan diakhiri nasib kariernya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat) sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, dan tercela.

Korupsi sistemik, berbeda dengan korupsi individualisme. Korupsi sistemik merupakan suatu korupsi ketika yang melakukan korupsi adalah sebagian besar (kebanyakan orang) dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang). Dikatakan sistemik, karena tindakan korupsi ini bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada di sekitarnya dan merupakan bagian dari suatu realita. Jika ketahuan, maka diantara mereka yang terlibat saling melindungi, menutup-nutupi, dan mendukung satu sama lain untuk menyelamatkan orang yang ketahuan tadi. Hal ini disebabkan diantara mereka tidak ingin instansinya tercemar, sehingga walaupun mereka tahu ada tindakan korupsi mereka lebih baik “diam”, daripada mereka akan dikucilkan, dan menjadi saksi dalam perkara atas tindakan korupsi tadi. Bahkan mereka telah menganggap sesuatu yang wajar-wajar saja, karena memang yang bersangkutan berada atau menjabat pada jabatan yang memungkinkan atau yang biasa disebut dengan “jabatan basah”.

3.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Mal-Administrasi

Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika. Secara “psiko-sosiologis”, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor “niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada niat untuk melakukan tindakan mal-administrasi, sementara kesempatan tidak ada, maka tindakan mal-administrasi tadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan untuk melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk melakukan mal-administrasi, maka tindakan mal-administrasi juga tidak akan terjadi.

Dengan mengacu pada konsep tadi, maka dapat ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindakan mal-administrasi. Pertama faktor internal yaitu faktor pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar diri pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa, lemahnya peraturan perundangan, lemahnya pelaksanaan pengawasan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan terbukanya kesempatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi.

Faktor Internal

Faktor Internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal-administrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun menurut ajaran agama mereka. Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan mereka, maka manakala ada kesempatan ada niatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi dengan mudahnya mereka lakukan. Faktor Internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. Jika pada diri orang tersebut mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan keagamaan mereka juga tinggi, maka walaupun ada tuntutan kebutuhan keluarga, kesempatan melakukan selalu ada, lingkungan kerja memungkinkan, dan pengawasan sangat lemah, maka mereka tidak akan melakukan tindakan mal-administrsi tadi. Karena mereka tahu dan yakin bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak baik, tercela dan bahkan merupakan suatu tindakan yang berdosa.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi.

Peraturan perundangan dimana mereka bekerja, merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal-administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang ( kesempatan) pegawai untuk melakukan tindakan mal-administrasi tersebut. Misalnya, walaupun telah ada peraturan perundangan anti korupsi yaitu UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap, namun peraturan perundangan tersebut tidak efektif untuk mencegah tindakan korupsi. Dalam arti peraturan perundangan tadi masih belum banyak menjerat para pelaku korupsi. Hal ini disebabkan karena sulitnya untuk membuktikan tindakan korupsi, sehingga sulit untuk diproses sampai ke pengadilan. Belum lagi para pelaku korupsi yang telah menyiasati peraturan Perundang-undangan tadi dengan menggunakan pendekatan cost and benefit analysis ( analisis untung rugi ) dalam melakukan tindakan korupsi. Dalam arti antara hukuman yang diberikan dengan hasil korupsi yang dilakukan ternyata masih menguntungkan ( hasil korupsi lebih besar daripada tuntutan atau ganjaran hukuman). Bahkan ada mekanisme banding yang dapat menunda hukuman, bisa melakukan kasasi, grasi, yang bisa jadi prosesnya cukup lama, sehingga memberi peluang bagi pelaku korupsi untuk menyiasati hasil korupsinya.

Lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan mal-administrasi. Kendatipun lembaga pengawasan baik pengawasan politik,maupun pengawasan fungsional telah dibentuk, seperti DPR(D), BPK, BPKP, Irjen, Irwilprop, Irwilkab, Irwikod, dan bahkan waskat, serta wasmas telah dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, maka lembaga pengawasan ( control ) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan mal-administrasi yang ada dalam tubuh birokrasi publik.

Lingkungan kerja, juga merupakan faktor penting untuk memberi peluang munculnya suatu tindakan mal-administrasi. Lingkungan dimana kita berada akan mempengaruhi sifat dan perilaku kita. Bila kita berada pada lingkungan keras, akan membentuk sifat dan perilaku kita juga cenderung keras. Demikian pula bila kita berada pada lingkungan agamis, juga akan membentuk sifat dan perilaku kita cenderung agamis kita. Lingkungan kerja dimana kita bekerja yang menilai bahwa suatu tindakan yang menyimpang ( korupsi misalnya) di anggap sesuatu yang wajar, maka akan membentuk dan memberi peluang perilaku yang menyimpang dari etika administrasi juga. Sebaliknya manakala lingkungan kerja cukup ketat, bahwa tindakan yang menyimpang (korupsi) dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak baik,buruk, dan tercela juga maka juga akan membentuk sikap, perilaku untuk tidak korup dan tidak akan memberi peluang munculnya tindakan yang korup.

Etika Birokrasi: Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul kapan dan dimanapun sepanjang jalan terjadi pertemuan antara niat dan kesempatan, seperti apa yang telah dikemukakan terdahulu. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi baik pada birokrasi publik tingkat tinggi, menengah maupun rendahan. Oleh karenanya untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tubuh birokrasi publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan tadi. Salah satu upaya untuk mencegah tidak bertemunya antara niat dan kesempatan tadi adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika birokrasi pada jajaran birokrasi publik.

Nilai-nilai etika birokrasi tadi sebagaimana digambarkan diatas, jika betul-betul sudah menjadi suatu “norm” yang harus diikuti dan dipatuhi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi publik kendatipun tidak ada lembaga pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun diakui, bahwa etika birokrasi tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku korup, kolusi dan nepotisme pada tubuh birokrasi. Terdapat hal yang paling penting dan yang terpenting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku (manusianya). Dengan kata lain kontrol internal dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri manusianya. Mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme manakala mereka mengetahui dan menyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji terutama jika dilihat dari nilai keyakinan dan keagamaan yang mereka anut. Karena segala dari suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka harus dipertanggungjawabkan kelak kepada ALLAH SWT. Walaupun mungkin mereka bisa lolos dari pertanggungjwaban duniawi (tidak bisa dicela, disingkirkan, dan diakhiri nasib kariernya ketika perbuatannya ketahuan), namun pertanggungjwaban kehadapan ALLAH SWT, tidak akan bisa dihindari. Dengan adanya “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia akan dapat mencegah. Munculnya “niat” untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme walau ada kesempatan untuk melakukannya. Dengan bertumpu pada skala prioritas untuk dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia yang dapat membentuk kepribadian yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan keagamaan ,baru kemudian “etika birokrasi“, dan yang terakhir adalah kontrol eksternal dalam wujudnya adanya pengawasan, baik, pengawasan politik, fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Ketiganya harus dilaksanakan secara bersamaan agar KKN bukan saja dapat dicegah namun dapat juga diberantas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998:139). Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma “rule government” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan “good governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan manajemen kepemerintahan yang baik adalah penting adanya akuntabilitas (accountability), transparasi (tranparancy), keterbukaan (oppeness), dan law enforcement (rule of law)‘Bhata dalam nisjar (1997:119)’.

Administrasi negara (birokrasi publik) sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya.ada tiga konsep penting menyangkut tanggung jawab administrasi negara terhadap publiknya yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas (Darwin, 1997:72)

Namun dalam kenyataannya, tak sedikit pejabat lokal (birokrasi lokal) yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Akibatnya birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot publik. Sorotan itu lebih banyak tertuju pada praktek yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tangguna jawabnya. Bentuk mal-administrasi dapat berupa korupsi, kolusi, nepotisme, tidak efisien, dan tidak profesional. Bentuk mal-administrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan hierarkhi, terutama pada tingkat bawah.

Penyebab utama munculnya mal-administrasi (bureaupathology) menurut Islamy (1998:14) adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengekangan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang-suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik serta pragmatis realistik di kalangan penguasa dan belum adanyacode of conduct yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil.

Saran

1. Diperlukan kesadaran dan itikad baik dari pribadi masing-masing dalam menjalankan tugas guna terciptanya pemerintahan yang bersih

2. Perlunya pemahaman nilai-nilai etika dan pengaplikasiannya

3. Perlu adanya right man on the right place, guna menghindari terjadinya kolusi

4. Perlu disusun agenda kebijakan pengembangan akuntabilitas danresponsibilitas publik bagi semua anggota birokrasi publik.

5. Perlu adanya aparat hukum yang mampu melakukan law enforcementyang tegas, jujur, profesional, responsiveness dan baik, demi revitalisasi penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia

Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dengan demikian, motivasi kerja akan berpengaruh terhadap performansi pekerja.

Motif Kekuasaan

Merupakan kebutuhan manusia untuk memanipulasi manusia lain melalui keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Clelland menyimpulkan bahwa motif kekuasaan dapat berfifat negatif atau positif. Motif kekuasaan yang bersifat negatif berkaitan dengan kekuasaan seseorang. Sedangkan motif kekuasaan yang bersifat positif berkaitan dengan kekuasaan social (power yang dipergunakan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompok).

Mc. Clelland’s Achievment Motivation Theory

Mc. Clelland’s achievment Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi

dikemukakan oleh David Mc.Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Energi ini akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilannya, dan nilai insentif yang terlekat pada tujuan.

Mc. Clelland mengelompokan 3 kebutuhan manusia yang dapat memotivasi

gairah bekerja seseorang, yaitu :

– Kebutuhan akan Prestasi ( Need for Achievment )

– Kebutuhan akan Afiliasi ( Need for Affiliation )

– Kebutuhan akan Kekuasaan ( Need for Power )

Motif Berprestasi

Merupakan keinginan atau kehendak untuk menyelesaikan suatu tugas secara sempurna, atau sukses didalam situasi persaingan (Chelland). Menurut dia, setiap orang mempunyai kadar n Ach (needs for achievement) yang berlainan. Karakteristik seseorang yang mempunyai kadar n Ach yang tinggi (high achiever) adalah :

1. Risiko moderat (Moderate Risks) adalah memilih suatu resiko secara moderat

2. Umpan balik segera (Immediate Feedback) adalah cenderung memilih tugas

yang segera dapat memberikan umpan balik mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan tujuan, cenderung memilih tugas-tugas yang mempunyai criteria performansi yang spesifik.

3. Kesempurnaan (accomplishment) adalah senang dalam pekerjaan yang dapat memberikan kepuasaan pada dirinya.

4. Pemilihan tugas adalah menyelesaikan pekerjaan yang telah di pilih secara tuntas dengan usaha maiksimum sesuai dengan kemampuannya.

Afiliasi

Mereka yang memiliki kebutuhan tinggi untuk afiliasi (Naff) memerlukan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan perlu untuk merasa diterima oleh orang lain. Mereka cenderung sesuai dengan norma-norma kelompok kerja mereka. Naff individu tinggi lebih memilih pekerjaan yang menyediakan interaksi pribadi yang signifikan.. Mereka tampil baik di layanan pelanggan dan situasi klien interaksi.